Ungkap Surat DKP, Jenderal di Kubu Jokowi Miliki Skenario Jahat
Jum'at, 13 Juni 2014 - 21:02 WIB
Ungkap Surat DKP, Jenderal di Kubu Jokowi Miliki Skenario Jahat
A
A
A
DEPOK - Pembocoran surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pemberhentian Prabowo Subianto dari TNI diduga dilakukan oleh para jenderal pensiunan yang menjadi anggota Tim Sukses Jokowi-JK. Pembocoran itu disinyalir merupakan skenario jahat untuk menjegal Prabowo menuju RI 1.
Skenario jahat tersebut diduga untuk menutupi kasus-kasus besar terkait kekerasan militer di masa lalu. Karena bukan tidak mungkin jika Prabowo menjadi Presiden RI ke 7, kasus-kasus itu akan dibongkar dan merugikan mereka.
Tudingan itu dinyatakan oleh Koordinator Nasional Gerakan Bersama (Geber) Prabowo, Hendry Yatna, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (13/6/2014).
“Mengapa para purnawirawan jenderal tersebut sangat ingin menjegal Prabowo? Saya rasa mungkin mereka takut jika Pak Prabowo jadi Presiden nanti bakal terkuak siapa dalang kasus-kasus besar. Seperti Kasus 27 Juli 1996, kasus kerusuhan Mei 1998, atau pembunuhan aktivis HAM Munir,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari generasi muda, Hendry tidak habis pikir dengan ulah para pensiunan jenderal senior itu. Menurut Hendry, seharusnya mereka menjadi panutan para juniornya, bukan malah melakukan tindakan yang tidak terpuji. "Mereka melakukan segala cara untuk menyebarkan fitnah, mencemarkan nama baik Pak Prabowo Subianto yang saat ini maju menjadi capres,” ungkapnya.
Hendry bersyukur Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberikan pernyataan segar bahwa Mabes TNI tidak mengeluarkan surat DKP tersebut. "Sehingga saya melihat, keterangan tersebut sebagai bukti bahwa tudingan para purnawirawan Jenderal TNI di kubu Jokowi terhadap Pak Prabowo selama ini adalah fitnah,” ujarnya.
Hendry meminta kepada para purnawirawan jenderal yang ada di kubu Jokowi untuk tidak memicu konflik horizontal dengan melakukan gerakan pecah-belah TNI dan isu-isu yang menyesatkan masyarakat. “Jika tidak, bangsa ini yang akan menjadi korbannya,” tutupnya.
Skenario jahat tersebut diduga untuk menutupi kasus-kasus besar terkait kekerasan militer di masa lalu. Karena bukan tidak mungkin jika Prabowo menjadi Presiden RI ke 7, kasus-kasus itu akan dibongkar dan merugikan mereka.
Tudingan itu dinyatakan oleh Koordinator Nasional Gerakan Bersama (Geber) Prabowo, Hendry Yatna, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Jumat (13/6/2014).
“Mengapa para purnawirawan jenderal tersebut sangat ingin menjegal Prabowo? Saya rasa mungkin mereka takut jika Pak Prabowo jadi Presiden nanti bakal terkuak siapa dalang kasus-kasus besar. Seperti Kasus 27 Juli 1996, kasus kerusuhan Mei 1998, atau pembunuhan aktivis HAM Munir,” ungkapnya.
Sebagai bagian dari generasi muda, Hendry tidak habis pikir dengan ulah para pensiunan jenderal senior itu. Menurut Hendry, seharusnya mereka menjadi panutan para juniornya, bukan malah melakukan tindakan yang tidak terpuji. "Mereka melakukan segala cara untuk menyebarkan fitnah, mencemarkan nama baik Pak Prabowo Subianto yang saat ini maju menjadi capres,” ungkapnya.
Hendry bersyukur Panglima TNI Jenderal Moeldoko memberikan pernyataan segar bahwa Mabes TNI tidak mengeluarkan surat DKP tersebut. "Sehingga saya melihat, keterangan tersebut sebagai bukti bahwa tudingan para purnawirawan Jenderal TNI di kubu Jokowi terhadap Pak Prabowo selama ini adalah fitnah,” ujarnya.
Hendry meminta kepada para purnawirawan jenderal yang ada di kubu Jokowi untuk tidak memicu konflik horizontal dengan melakukan gerakan pecah-belah TNI dan isu-isu yang menyesatkan masyarakat. “Jika tidak, bangsa ini yang akan menjadi korbannya,” tutupnya.
(hyk)
