Hatta Rajasa Pesimis terhadap Politik Anggaran Jokowi
Hatta Rajasa Pesimis terhadap Politik Anggaran Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Dalam debat kandidat yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Balai Sarbini, Senin 9 Juni 2014 malam, pasangan Capres dan Cawapres Jokowi-Jusuf Kalla menyatakan bakal melakukan politik anggaran bila memenangkan Pilpres 2014. Namun, berbagai pihak pesimis soal rencana tersebut.
Salah satu tanggapan pesimis keluar dari kubu Cawapres nomor urut 1 Hatta Rajasa. Pendamping Prabowo Subianto itu mengaku khawatir terhadap politik anggaran yang diwacanakan Jokowi-Jusuf Kalla tersebut.
"Saya khawatir kalau sampai misalkan ada kesalahan dikit terus uangnya ditahan, bagaimana orang mau gajian," kata Hatta di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (10/6/2014) malam.
Seperti diketahui, dalam debat capres-cawapres, Jokowi memgajukan cara jitu untuk menghadapi masalah pemerintah daerah yang tidak menuruti kebijakan pusat, yakni dengan politik anggaran.
"Rata-rata 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Kalau tidak mau (sejalan), beri punishment, bisa DAK (Dana Alokasi Khusus) dipotong, DAK dikurangi," kata Jokowi saat itu.
Bagi Jokowi yang pernah memimpin Solo dan DKI Jakarta, pemotongan DAK itu sesuatu yang mengerikan bagi pemerintah daerah. "Ini agar daerah seiring dengan pemerintah pusat," tegas Jokowi.
Soal peraturan yang seringkali tumpang tindih antara pusat dan daerah, Jokowi menyodorkan solusi satu pintu. "Sebab kalau semua bisa mengeluarkan, banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan pusat," kata Jokowi.
Salah satu tanggapan pesimis keluar dari kubu Cawapres nomor urut 1 Hatta Rajasa. Pendamping Prabowo Subianto itu mengaku khawatir terhadap politik anggaran yang diwacanakan Jokowi-Jusuf Kalla tersebut.
"Saya khawatir kalau sampai misalkan ada kesalahan dikit terus uangnya ditahan, bagaimana orang mau gajian," kata Hatta di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Selasa (10/6/2014) malam.
Seperti diketahui, dalam debat capres-cawapres, Jokowi memgajukan cara jitu untuk menghadapi masalah pemerintah daerah yang tidak menuruti kebijakan pusat, yakni dengan politik anggaran.
"Rata-rata 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Kalau tidak mau (sejalan), beri punishment, bisa DAK (Dana Alokasi Khusus) dipotong, DAK dikurangi," kata Jokowi saat itu.
Bagi Jokowi yang pernah memimpin Solo dan DKI Jakarta, pemotongan DAK itu sesuatu yang mengerikan bagi pemerintah daerah. "Ini agar daerah seiring dengan pemerintah pusat," tegas Jokowi.
Soal peraturan yang seringkali tumpang tindih antara pusat dan daerah, Jokowi menyodorkan solusi satu pintu. "Sebab kalau semua bisa mengeluarkan, banyak peraturan daerah yang bertentangan dengan pusat," kata Jokowi.
(kri)
Explore More