Konsep Politik Anggaran Jokowi Rentan Disintegrasi

JAKARTA - Ide calon presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan melakukan politik anggaran untuk menghukum daerah-daerah yang tidak tunduk kepada pemerintah pusat, dianggap dapat membuat disintegrasi bangsa.

Hal itu diungkapkan Pengamat Ekonomi Politik Bobby Maengkom, menanggapi ide Jokowi di acara debat kandidat peserta Pilpres 2014 di Balai Sarbini, Semanggi, Jakarta, Senin 9 Juni 2014 malam.

"Kesalahan besar bila Jokowi melakukan politik anggaran kepada pemerintah daerah," ujar Pengamat Ekonomi Politik Bobby Maengkom dalam keterangan resminya, Selasa (10/6/2014).

Menurut dia, yang terjadi bukan ketertundukan kepada pemerintah pusat, melainkan pemberontakan yang pada akhirnya malah memicu disintegrasi bangsa Indonesia.

"Sehingga wajar bila masyarakat menolak politik anggaran yang akan dilakukan oleh Jokowi," katanya.

Sekadar diketahui, dalam debat perdana capres dan cawapres tadi malam, Jokowi menyampaikan menghadapi pemda yang mbalelo melalui rata-rata 85 persen anggaran daerah berasal dari pusat. Kalau tidak mau sejalan, beri punishment, daerah diperintah, bisa Dana Alokasi Khusus (DAK) dipotong ataupun dikurangi. Ini agar daerah seiring dengan pemerintah pusat.

"Jokowi lupa akan sejarahnya. Hal sederhana saja, Jokowi juga pernah menolak dicabutnya subsidi BBM dan menolak BLT. Penolakan ini artinya menolak kebijakan pemerintah pusat. Bagaimana kalau pemerintah SBY melakukan politik anggaran, seperti ide Jokowi, apakah rakyat Solo tidak marah kepada pemerintah pusat," ungkapnya.

Di samping itu, menurut dia, hal ini tidak disadari oleh Jokowi bila dilakukan dengan Pemda Papua dan Pemda Aceh. "Andaikan Pemda Papua dan Pemda Aceh tidak mau melakukan kebijakan pusat, apakah Jokowi mau memotong DAK Papua atau DAK Aceh? Apakah rakyat Papua tidak melakukan pemberontakan? Dan memisahkan diri dari Republik Indonesia," pungkasnya.