SBY Perintahkan Para Menteri Kembali Aktif Bekerja
SBY Perintahkan Para Menteri Kembali Aktif Bekerja
A
A
A
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memerintahkan kepada seluruh menteri di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II kembali aktif memimpin kementeriannya masing-masing.
"Untuk 4,5 bulan terakhir ini saya minta para menteri kembali aktif memimpin kementeriannya masing-masing," ujar Presiden SBY dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Dia juga meminta kepada seluruh menteri untuk mengelola segala persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab tiap menteri, guna tercapainya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014.
"Laksanakan semua instruksi presiden yang telah saya keluarkan. Biasanya dalam bentuk inpres, baik dalam bidang Politik Hukum dan Keamanan, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat," katanya.
Presiden meminta Wakil Presiden (Wapres) Boediono dan para menteri koordinator agar mengoordinasikan semua pekerjaan menteri atau kabinet. Dan hasilnya segera dilaporkan, dengan tembusan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.
"Tolong diindahkan betul, belajar dari pengalaman 2009 dulu, para menteri dan anggota kabinet saya minta tidak mengambil keputusan strategis sebelum dikonsultasikan dan dilaporkan kepada presiden. Misalnya di bidang energi dan pertambangan, mungkin kontrak, perizinan, mungkin kehutanan. Kita punya pengalaman 2009 dulu. Bidang perdagangan, dan bidang usaha BUMN. Ini contoh," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan sebanyak sepuluh kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II memiliki kinerja di bawah harapan.
"Untuk 4,5 bulan terakhir ini saya minta para menteri kembali aktif memimpin kementeriannya masing-masing," ujar Presiden SBY dalam rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/6/2014).
Dia juga meminta kepada seluruh menteri untuk mengelola segala persoalan yang menjadi tugas dan tanggung jawab tiap menteri, guna tercapainya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2014.
"Laksanakan semua instruksi presiden yang telah saya keluarkan. Biasanya dalam bentuk inpres, baik dalam bidang Politik Hukum dan Keamanan, Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat," katanya.
Presiden meminta Wakil Presiden (Wapres) Boediono dan para menteri koordinator agar mengoordinasikan semua pekerjaan menteri atau kabinet. Dan hasilnya segera dilaporkan, dengan tembusan Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto.
"Tolong diindahkan betul, belajar dari pengalaman 2009 dulu, para menteri dan anggota kabinet saya minta tidak mengambil keputusan strategis sebelum dikonsultasikan dan dilaporkan kepada presiden. Misalnya di bidang energi dan pertambangan, mungkin kontrak, perizinan, mungkin kehutanan. Kita punya pengalaman 2009 dulu. Bidang perdagangan, dan bidang usaha BUMN. Ini contoh," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan sebanyak sepuluh kementerian di Kabinet Indonesia Bersatu jilid II memiliki kinerja di bawah harapan.
(hyk)
Explore More