LSM minta KPK turun ke Probolinggo
Senin, 12 Mei 2014 - 14:54 WIB
LSM minta KPK turun ke Probolinggo
A
A
A
Sindonews.com - Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Probolinggo Corruption Watch (ProCW) melaporkan beberapa kasus korupsi di Purbolinggo, Jawa Timur.
ProCW menuduh mantan mantan Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Hasan Aminuddin terlibat dalam beberapa kasus yang dilaporkannya.
"Kami sudah muak terus ditindas. Kami ingin Probolinggo makmur. Untuk itu, KPK harus turun tangan," kata Ketua ProCW Binhud di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta,Senin (12/5/2014).
Hasan menjadi Bupati Purbolinggo selama dua periode, yakni 2003-2008 dan 2008-2013. ProCW menduga Hasan terlibat beberapa kasus.
"Dugaan korupsi proyek reklamasi Pantai Bentar, pembangunan Gedung Islamic Centre (GIC) tahun 2005, proyek Saluran Pipa Air Minum, alokasi Bansos,"imbuhnya.
Binhud datang ke KPK bersama puluhan anggota ProCW. Mereka juga melakukan orasi saat berdemo didepan Gedung KPK, tempat Abraham Samad dkk berkantor.
Selain berdemo, lima orang perwakilan meminta izin menemui perwakilan KPK untuk menyampaikan tuntutannya dan membuat laporan secara resmi. "KPK harus bertindak cepat, sebab saat ini, dia (Hasan) sudah lolos menjadi anggota DPR," tegasnya.
ProCW menuduh mantan mantan Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Hasan Aminuddin terlibat dalam beberapa kasus yang dilaporkannya.
"Kami sudah muak terus ditindas. Kami ingin Probolinggo makmur. Untuk itu, KPK harus turun tangan," kata Ketua ProCW Binhud di depan Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta,Senin (12/5/2014).
Hasan menjadi Bupati Purbolinggo selama dua periode, yakni 2003-2008 dan 2008-2013. ProCW menduga Hasan terlibat beberapa kasus.
"Dugaan korupsi proyek reklamasi Pantai Bentar, pembangunan Gedung Islamic Centre (GIC) tahun 2005, proyek Saluran Pipa Air Minum, alokasi Bansos,"imbuhnya.
Binhud datang ke KPK bersama puluhan anggota ProCW. Mereka juga melakukan orasi saat berdemo didepan Gedung KPK, tempat Abraham Samad dkk berkantor.
Selain berdemo, lima orang perwakilan meminta izin menemui perwakilan KPK untuk menyampaikan tuntutannya dan membuat laporan secara resmi. "KPK harus bertindak cepat, sebab saat ini, dia (Hasan) sudah lolos menjadi anggota DPR," tegasnya.
(dam)
