Bawaslu minta KPU pecat penyelenggara pemilu nakal
Sabtu, 10 Mei 2014 - 15:01 WIB
Bawaslu minta KPU pecat penyelenggara pemilu nakal
A
A
A
Sindonews.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menemukan sejumlah pelanggaran pemilu yang melibatkan penyelenggara pemilu pada saat pemungutan dan penghitungan suara.
Atas hal itu, Bawaslu akan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memecat penyelenggara pemilu 'nakal' sebelum pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres).
"Para penyelenggara yang terindikasi terlibat kecurangan dalam pemilu untuk dinonaktifkan sementara," kata Anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Cikini, Jakarta, Jumat (10/5/2014).
Dia mengharapkan penyelenggara pemilu yang kedapatan melakukan kecurangan pemilu tidak dibolehkan mengurus tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 sampai ada keputusan dari Bawaslu maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Menurut Daniel, bagi pengawas pemilu yang juga melakukan pelanggaran pemilu akan menuai nasib sama. "Bawaslu juga penyelenggara pemilu," tegasnya.
Dia menambahkan, dalam catatan Bawaslu, proses pelanggaran oleh penyelenggara pemilu lebih banyak dilakukan pada tataran bawah. Pelanggaran itu, kata dia, karena faktor kesalahan prosedural dan tidak patuh aturan.
Atas hal itu, Bawaslu akan merekomendasikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memecat penyelenggara pemilu 'nakal' sebelum pelaksanaan pemilu presiden (Pilpres).
"Para penyelenggara yang terindikasi terlibat kecurangan dalam pemilu untuk dinonaktifkan sementara," kata Anggota Bawaslu Daniel Zuchron di Cikini, Jakarta, Jumat (10/5/2014).
Dia mengharapkan penyelenggara pemilu yang kedapatan melakukan kecurangan pemilu tidak dibolehkan mengurus tahapan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 sampai ada keputusan dari Bawaslu maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Menurut Daniel, bagi pengawas pemilu yang juga melakukan pelanggaran pemilu akan menuai nasib sama. "Bawaslu juga penyelenggara pemilu," tegasnya.
Dia menambahkan, dalam catatan Bawaslu, proses pelanggaran oleh penyelenggara pemilu lebih banyak dilakukan pada tataran bawah. Pelanggaran itu, kata dia, karena faktor kesalahan prosedural dan tidak patuh aturan.
(dam)
