Rekapitulasi suara pemilu lamban karena kecurangan di tingkat bawah

Sindonews.com - Sekretaris Majelis Pakar DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Ahmad Yani menilai tidak masalah jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan ke presiden untuk membuat peraturan pengganti perundang-undangan, jika gagal menyelesaikan rekapitulasi suara pada 9 Mei besok.

"Persoalnya bukan masalah lamban atau tidak lamban, tapi ini bermula kalau kita mau mencari muaranya yaitu persoalan yang ada di bawah," ujar Yani di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, Kamis (8/5/2014).

Dia mengatakan, lambannya rekapitulasi hasil pileg bukan semata-mata menjadi kesalahan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat. "Kejahatan pemilu ini memang masif dan terjadi dimana-mana," katanya.

Ahmad mendukung jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menunda penetapan hasil pemilu jika waktu yang tersedia untuk melakukan rekapitulasi suara tidak memungkinkan.

"Demi terbentuknya kebenaran, menegakkan kejujuran dan keadilan dan agar yang lari ke DPR, DPRD provinsi kabupaten /kota adalah bukan orang yang curang, orang yang memperkosa demokrasi," ujarnya.