1,6 juta wajib pilih Sulsel golput
1,6 juta wajib pilih Sulsel golput
A
A
A
Sindonews.com - Sedikitnya 1,6 juta jiwa wajib pilih di Sulawesi Selatan (Sulsel) tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih golongan putih (golput) pada pemilu legislatif (pileg) 9 April lalu.
Berdasarkan hasil pleno pemilu tingkat provinsi Sulsel, sebanyak 1.697.645 atau 26,46 persen dari 6.416.275 daftar pemilih Sulsel memilih golput. Sementara yang menggunakan hak pilihnya 4.718.630 atau 73,54 persen.
Tingkat partisipasi pemilih di Sulsel masih di bawah dari target yang sebelumnya dipatok Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua provinsi. Terjadi stagnan di banding tingkat partisipasi pemilih di Sulsel pada Pemilu 2009 yakni 73 persen.
Diantara 24 kabupaten/kota se-Sulsel, tingkat partisipasi di bawah target (75 persen) umumnya di daerah yang mempunyai jumlah wajib pilih besar, kecuali Kabupaten Gowa dengan tingkat partisipasi 76,82 persen. Sementara, Kota Makassar dengan daftar pemilih satu juta lebih dengan tingkat partisipasi hanya 61,45 persen atau 627.156.
Demikian juga dengan Kabupaten Bulukumba dengan jumlah daftar pemilih 335.027 hanya 70,34 persen atau 235.622 yang berpartisipasi. Sedangkan, Bone dengan jumlah pemilih terbesar kedua setelah Makassar yakni 566.895 memiliki tingkat partisipasi 74,09 persen. Sementara daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi diraih Bantaeng dan Selayar masing-masing 81 persen.
Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin Aswar Hasan menilai, tingkat partisipasi 73 persen tergolong tinggi dibanding hasil survei yang hanya memperkirakan sekira 60 persen. Menurut dia, pencapaian tersebut menjadi satu-satunya yang bisa dibanggakan penyelenggara di tengah manipulasi dan jual-beli suara yang masif, vulgar dan brutal.
“Saya pikir inilah satu-satunya yang patut dibanggakan penyelenggara. Partisipasi bisa lebih tinggi bisa karena beberapa hal, dukungan masyarakat melalui fatwa MUI, bisa juga karena pergerakan caleg,” ujarnya kepada wartawan di Makassar, Selasa (6/5/2014).
Kata dia, tingginya tingkat partisipasi juga boleh jadi bukan karena kesadaran masyarakat sebagai hak warga negara, tetapi karena didorong oleh uang. Bahkan, ia menduga, sebagian warga Sulsel yang memilih golput adalah kalangan yang antipolitik uang.
Karena itu, lanjut dia, Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli nanti akan menjadi pertaruhan KPU apakah bisa mempertahankan partisipasi pemilih. Jika tidak, kuat dugaan tingkat partisipasi kali ini tinggi karena didorong kekuatan uang yang dimainkan oleh caleg.
“Ini akan jadi tantangan tersendiri bagi KPU pada pilpres nanti. Karena bisa jadi ini bukan hasil pendidikan politik, tetapi gerakan caleg mendekati pemilih dengan menggunakan kekuatan uang,” ucapnya.
Berdasarkan hasil pleno pemilu tingkat provinsi Sulsel, sebanyak 1.697.645 atau 26,46 persen dari 6.416.275 daftar pemilih Sulsel memilih golput. Sementara yang menggunakan hak pilihnya 4.718.630 atau 73,54 persen.
Tingkat partisipasi pemilih di Sulsel masih di bawah dari target yang sebelumnya dipatok Komisi Pemilihan Umum (KPU) di semua provinsi. Terjadi stagnan di banding tingkat partisipasi pemilih di Sulsel pada Pemilu 2009 yakni 73 persen.
Diantara 24 kabupaten/kota se-Sulsel, tingkat partisipasi di bawah target (75 persen) umumnya di daerah yang mempunyai jumlah wajib pilih besar, kecuali Kabupaten Gowa dengan tingkat partisipasi 76,82 persen. Sementara, Kota Makassar dengan daftar pemilih satu juta lebih dengan tingkat partisipasi hanya 61,45 persen atau 627.156.
Demikian juga dengan Kabupaten Bulukumba dengan jumlah daftar pemilih 335.027 hanya 70,34 persen atau 235.622 yang berpartisipasi. Sedangkan, Bone dengan jumlah pemilih terbesar kedua setelah Makassar yakni 566.895 memiliki tingkat partisipasi 74,09 persen. Sementara daerah dengan tingkat partisipasi tertinggi diraih Bantaeng dan Selayar masing-masing 81 persen.
Pengamat Politik dari Universitas Hasanuddin Aswar Hasan menilai, tingkat partisipasi 73 persen tergolong tinggi dibanding hasil survei yang hanya memperkirakan sekira 60 persen. Menurut dia, pencapaian tersebut menjadi satu-satunya yang bisa dibanggakan penyelenggara di tengah manipulasi dan jual-beli suara yang masif, vulgar dan brutal.
“Saya pikir inilah satu-satunya yang patut dibanggakan penyelenggara. Partisipasi bisa lebih tinggi bisa karena beberapa hal, dukungan masyarakat melalui fatwa MUI, bisa juga karena pergerakan caleg,” ujarnya kepada wartawan di Makassar, Selasa (6/5/2014).
Kata dia, tingginya tingkat partisipasi juga boleh jadi bukan karena kesadaran masyarakat sebagai hak warga negara, tetapi karena didorong oleh uang. Bahkan, ia menduga, sebagian warga Sulsel yang memilih golput adalah kalangan yang antipolitik uang.
Karena itu, lanjut dia, Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli nanti akan menjadi pertaruhan KPU apakah bisa mempertahankan partisipasi pemilih. Jika tidak, kuat dugaan tingkat partisipasi kali ini tinggi karena didorong kekuatan uang yang dimainkan oleh caleg.
“Ini akan jadi tantangan tersendiri bagi KPU pada pilpres nanti. Karena bisa jadi ini bukan hasil pendidikan politik, tetapi gerakan caleg mendekati pemilih dengan menggunakan kekuatan uang,” ucapnya.
(kri)
Explore More