KPU didesak gelar pemilu ulang di Madura
Kamis, 01 Mei 2014 - 14:17 WIB
KPU didesak gelar pemilu ulang di Madura
A
A
A
Sindonews.com - Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu (KMPP) meminta KPU, melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Sampang dan Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.
Desakan itu bukan tanpa alasan, pasalnya diduga terjadi kecurangan secara terstruktur, massif dan sistematis di dua kabupaten di Madura tersebut.
Koordinator KMPP Abd Mu’id mengatakan, kecurangan tersebut diduga dilakukan secara senagaja. Sebab, surat suara untuk DPR RI, DPRD Jawa Timur dan DPD tidak dibagikan ke pemilih. Praktik ini diduga melibatkan perangkat desa, KPPS, PPS, PPK bahkan KPU.
“Karena di lapangan yang dibagikan kepada pemilih hanya surat suara untuk caleg DPRD kabupaten. Ini sangat mencurigakan dan sangat mungkin digunakan untuk mobilisasi dukungan kepada salah satu caleg,” kata Abd Mu’id melalui keterangan persnya yang diterima Sindonews, Kamis (1/5/2014).
KMPP mengaku mengantongi bukti-bukti berupa foto maupun video terjadinya dugaan pelanggaran tersebut. Mu’id juga melihat ada kejanggalan terjadi di Kabupaten Sampang damn Bangkalan, karena partispasi pemilih mencapai 90 persen.
Padahal, di tempat lain partisipasi pemilih hanya berkisar 70 persen. “Kalau kebanyakan buta huruf, seharusnya partisipasi pemilih rendah. Partisipasi pemilih di Sampang dan Bangkalan tinggi bisa jadi karena yang mencoblos adalah petugas bukan masyarakat,” sindirnya.
Mu’id yakin jika pemilu digelar secara fair, maka partisipasi pemilih tidak akan mencapai 90 persen. “Bisa kita lihat dengan pelaksanaan PSU di 19 TPS di Kabupaten Sampang, partisipasi pemilihnya sangat rendah," tegasnya.
Desakan itu bukan tanpa alasan, pasalnya diduga terjadi kecurangan secara terstruktur, massif dan sistematis di dua kabupaten di Madura tersebut.
Koordinator KMPP Abd Mu’id mengatakan, kecurangan tersebut diduga dilakukan secara senagaja. Sebab, surat suara untuk DPR RI, DPRD Jawa Timur dan DPD tidak dibagikan ke pemilih. Praktik ini diduga melibatkan perangkat desa, KPPS, PPS, PPK bahkan KPU.
“Karena di lapangan yang dibagikan kepada pemilih hanya surat suara untuk caleg DPRD kabupaten. Ini sangat mencurigakan dan sangat mungkin digunakan untuk mobilisasi dukungan kepada salah satu caleg,” kata Abd Mu’id melalui keterangan persnya yang diterima Sindonews, Kamis (1/5/2014).
KMPP mengaku mengantongi bukti-bukti berupa foto maupun video terjadinya dugaan pelanggaran tersebut. Mu’id juga melihat ada kejanggalan terjadi di Kabupaten Sampang damn Bangkalan, karena partispasi pemilih mencapai 90 persen.
Padahal, di tempat lain partisipasi pemilih hanya berkisar 70 persen. “Kalau kebanyakan buta huruf, seharusnya partisipasi pemilih rendah. Partisipasi pemilih di Sampang dan Bangkalan tinggi bisa jadi karena yang mencoblos adalah petugas bukan masyarakat,” sindirnya.
Mu’id yakin jika pemilu digelar secara fair, maka partisipasi pemilih tidak akan mencapai 90 persen. “Bisa kita lihat dengan pelaksanaan PSU di 19 TPS di Kabupaten Sampang, partisipasi pemilihnya sangat rendah," tegasnya.
(maf)
