PPP persilakan bawa SDA ke muktamar luar biasa
Sabtu, 12 April 2014 - 18:46 WIB
PPP persilakan bawa SDA ke muktamar luar biasa
A
A
A
Sindonews.com - Polemik tentang kehadiran Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan Suryadharma Ali (SDA) pada kampanye Partai Gerindra di Stadion Gelora Bung Karno pada 23 Maret 2014 lalu terus mengemuka.
Partai Persatuan Pembangunan mempersilakan pengurus untuk membawa permasalahan tersebut ke muktamar luar biasa. "Selama menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dimungkinkan dan konstitusi partai tidak ditabrak, silakan saja. Ini kan ruang demokrasi juga," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa di Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4/2014).
Dia menjelaskan, muktamar luar biasa bisa dilaksanakan selama 2/3 persen pengurus tingkat dewan pimpinan wilayah (DPW) menghendaki. Kendati begitu, menurut dia, sampai kini tidak ada rencana untuk menggelar forum tersebut.
Suharso menegaskan, sebenarnya suara-suara yang meminta SDA dikenakan sanksi hanya ingin meminta klarifikasi Menteri Agama itu terkait kehadiran di kampanye partai Prabowo Subianto itu.
"Hanya ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh saudara ketua umum.Apa klarifikasi bisa diterima atau tidak, itu akan dievaluasi. Akan ada forumnya," ungkapnya.
Suharso menilai kehadiran SDA pada kampanye Gerindra merupakan sikap pribadi, bukan kebijakan partai. Oleh karena itu wajar jika SDA dianggap berseberangan dengan keputusan partai. Apalagi, kata dia, Muktamar PPP menyepakati keputusan koalisi ditentukan setelah hasil pemilu legislatif.
Partai Persatuan Pembangunan mempersilakan pengurus untuk membawa permasalahan tersebut ke muktamar luar biasa. "Selama menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai dimungkinkan dan konstitusi partai tidak ditabrak, silakan saja. Ini kan ruang demokrasi juga," kata Wakil Ketua Umum DPP PPP Suharso Monoarfa di Jalan Senopati, Jakarta Selatan, Sabtu (12/4/2014).
Dia menjelaskan, muktamar luar biasa bisa dilaksanakan selama 2/3 persen pengurus tingkat dewan pimpinan wilayah (DPW) menghendaki. Kendati begitu, menurut dia, sampai kini tidak ada rencana untuk menggelar forum tersebut.
Suharso menegaskan, sebenarnya suara-suara yang meminta SDA dikenakan sanksi hanya ingin meminta klarifikasi Menteri Agama itu terkait kehadiran di kampanye partai Prabowo Subianto itu.
"Hanya ingin mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh saudara ketua umum.Apa klarifikasi bisa diterima atau tidak, itu akan dievaluasi. Akan ada forumnya," ungkapnya.
Suharso menilai kehadiran SDA pada kampanye Gerindra merupakan sikap pribadi, bukan kebijakan partai. Oleh karena itu wajar jika SDA dianggap berseberangan dengan keputusan partai. Apalagi, kata dia, Muktamar PPP menyepakati keputusan koalisi ditentukan setelah hasil pemilu legislatif.
(dam)
