Sultan ajak warga tak golput

Sindonews.com - Gubernur DIY Sri Sultan HB X mengajak warga Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menggunakan hak pilihnya di TPS. Sultan juga mengajak warga tidak golput.

Sultan mengatakan, untuk meminimalisir angka golput di DIY, memberikan imbauan pelaku ekonomi untuk sementara meliburkan diri.

"Harapan kami agar pengusaha pertokoan, mal maupun pasar-pasar tradisional juga diliburkan setidaknya setengah hari sampai proses pemungutan suara berakhir pada pukul 14.00 WIB," katanya, Selasa (8/4/2014).

Dia menyakini, jika pelaku ekonomi meliburkan diri serta meluangkan waktu untuk mencoblos, maka angka golput di DIY bisa ditekan. “Sudah saya sampaikan berulang kali, jangan golput,” kata Sultan.

Gubernur DIY ini juga sudah mengeluarkan surat edaran bernomor 061/1416 Tahun 2014, Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2014.

Surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati/wali kota/pimpinan instansi vertikal/satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan Direktur BUMD di lingkungan Pemda DIY.

Ngarso Dalem, sapaan akran Sultan HB X, menyebutkan, surat edaran tersebut berisikan agar mengkondisikan dan mendukung keberhasilan pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2014 di lingkungannya.

"Saya juga ada harapan, agar surat ini membuat mereka bersedia menggunakan hak pilihnya," ungkapnya.

Surat edaran yang ditandantangani Senin 7 April 2014 ini sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden (KEPRES) RI Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilu.

Menetapkan bahwa Rabu, tanggal 9 April 2014 sebagai hari libur nasional. “Seluruh PNS diliburkan, agar mereka menggunakan hak pilihnya,” kata Sultan.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY Baskara Aji menegaskan, seluruh pelajar di DIY diliburkan saat Pemilu, Rabu 9 April 2014 besok. Dinas Pendidikan DIY sudah menerbitkan surat edaran ke sekolah-sekolah mulai dari SD sampai SMA.

KPU DIY tidak menampik potensi golput di DIY tinggi, terutama bagi pendatang (mahasiswa dan profesional) yang berada di DIY.

KPU DIY memperkirakan ada sekitar 200.000 pemilih pendatang berada di DIY. Dari jumlah itu, hanya 6.000-an yang mendaftarkan diri sebagai daftar pemilih khusus (DPK) tambahan.

Komisioner Divisi Pendidikan, Sosialisasi dan Humas KPU DIY Faried Bambang Suswantoro mengakui, pemilih yang tercatat dalam DPK tambahan tidak sebanding dengan perkiraan jumlah pemilih pendatang di DIY.

"Ada dua kemungkinan, yakni mereka yang tidak tercatat di DPK tambahan memilih pulang menggunakan hak pilihnya di tempat asal atau golput," ujarnya.