Lapas salah satu lokasi rawan kecurangan pemilu
Senin, 07 April 2014 - 16:27 WIB
Lapas salah satu lokasi rawan kecurangan pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Indonesia Coruption Watch (ICW) menilai, lembaga pemasyarakatan (lapas) menjadi lokasi yang rawan akan kecurangan pemilu, disamping lokasi lain pada umummnya.
Pernyataan itu dikemukakan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan. Menurutnya, anggapan itu muncul, karena lapas dianggap lokasi yang tertutup dan sulit terpantau masyarakat.
"Di titik itu semua, potensi manipulasi surat suara dalam pergerakan penghitungan suara juga rawan terjadi, di lapas dan kepulauan yang letaknya susah dijangkau media pemantau," kata Abdullah Dahlan di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2014).
Selain lapas, menurut Dahlan, tempat-tempat seperti pulau terluar dan pulau yang secara geografis letaknya susah dijangkau media dan pengawas, juga masuk dalam daftar potensi kecurangan pada pelaksanaan pemilu mendatang.
Dia beralasan, kenapa lapas menjadi lokasi rawan kecurangan pemilu? Pasalnya, tempat penjara kerap menjadi tempat yang paling mudah di pengaruhi.
Bahkan kerap terjadi cara intimidasi yang dilakukan oknum kepada warga binaan dalam menentukan hak pilihnya. Terlebih jika pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu ini.
"Karena kita ketahui pejabat Kementerian Hukum dan HAM merupakan calon legislatif, ini yang saya kira perlu dijaga soal netralitas. Karena kontrol pengawasan, kontrol publik yang lemah tidak bisa memasuki secara langsung, kekhawatiran intimidasi dalam pemungutan suara juga terjadi," ungkapnya.
Maka itu, jika pemerintah dan penyelenggara pemilu ingin menegakkan proses pemilu yang bersih, dan transparan, maka saat pencoblosan nanti, organisasi masyarakat sipil seperti pemantau pemilu bisa dipermudah untuk mendapatkan akses masuk ke dalam lapas.
"Ya diberikan akses bagi pemantau pemilu dan media massa untuk mengawal tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu. Itu salah satu solusinya ya," tutup Dahlan.
Pernyataan itu dikemukakan Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Abdullah Dahlan. Menurutnya, anggapan itu muncul, karena lapas dianggap lokasi yang tertutup dan sulit terpantau masyarakat.
"Di titik itu semua, potensi manipulasi surat suara dalam pergerakan penghitungan suara juga rawan terjadi, di lapas dan kepulauan yang letaknya susah dijangkau media pemantau," kata Abdullah Dahlan di Cikini, Jakarta Pusat, Senin (7/4/2014).
Selain lapas, menurut Dahlan, tempat-tempat seperti pulau terluar dan pulau yang secara geografis letaknya susah dijangkau media dan pengawas, juga masuk dalam daftar potensi kecurangan pada pelaksanaan pemilu mendatang.
Dia beralasan, kenapa lapas menjadi lokasi rawan kecurangan pemilu? Pasalnya, tempat penjara kerap menjadi tempat yang paling mudah di pengaruhi.
Bahkan kerap terjadi cara intimidasi yang dilakukan oknum kepada warga binaan dalam menentukan hak pilihnya. Terlebih jika pejabat di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM) mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada pemilu ini.
"Karena kita ketahui pejabat Kementerian Hukum dan HAM merupakan calon legislatif, ini yang saya kira perlu dijaga soal netralitas. Karena kontrol pengawasan, kontrol publik yang lemah tidak bisa memasuki secara langsung, kekhawatiran intimidasi dalam pemungutan suara juga terjadi," ungkapnya.
Maka itu, jika pemerintah dan penyelenggara pemilu ingin menegakkan proses pemilu yang bersih, dan transparan, maka saat pencoblosan nanti, organisasi masyarakat sipil seperti pemantau pemilu bisa dipermudah untuk mendapatkan akses masuk ke dalam lapas.
"Ya diberikan akses bagi pemantau pemilu dan media massa untuk mengawal tahapan pemungutan dan penghitungan suara itu. Itu salah satu solusinya ya," tutup Dahlan.
(maf)
