Jelang pencoblosan, KPU & TNI bersinergi
Jum'at, 04 April 2014 - 05:01 WIB
Jelang pencoblosan, KPU & TNI bersinergi
A
A
A
Sindonews.com - Waktu pencoblosan untuk Pemilu Legislatif (Pileg) 2014 tinggal menghitung hari. Sejumlah persiapan sudah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Salah satu persiapan yang dilakukan KPU yakni, Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Penandatanganan MoU tersebut untuk mendapatkan dukungan alutsista TNI.
Kemudian dukungan dari personel dan sarana prasarana untuk mengirimkan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, ke daerah yang secara geografis sulit ke tempat tujuan dan daerah yang rawan keamanan sampai ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Keterlibatan TNI dalam membantu KPU, khususnya dalam mendistribusikan logistik pemilu adalah, implementasi dari tugas perbantuan TNI, sebagaimana yang digariskan oleh undang-undang," kata Moeldoko, lewat rilis kepada Sindonews, Kamis 3 April 2014.
"Sekaligus sebagai tugas, peran dan tanggung jawab moral komponen bangsa. Selain itu juga dalam rangka mencapai kesinambungan proses demokrasi dan pembangunan nasional, sesuai dengan semangat dan tujuan reformasi," imbuhnya.
Sementara itu, logistik pemilu terdiri dari kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilih, sampul kertas, tanda pengenal Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), tanda pengenal petugas keamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan tanda pengenal saksi.
Kemudian karet pengikat surat suara, lem atau perekat, kantong plastik, ball point, spidol, gembok, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, Daftar Calon Tetap (DCT), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Kecermatan dalam inventarisasi distribusi logistik pemilu merupakan faktor kunci, untuk menjaga kredibilitas institusi TNI dan KPU, yang harus menjadi atensi serius baik personel KPU maupun personel TNI, dengan memperhatikan faktor keamanan, guna menjamin tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran,” tandas Moeldoko.
Salah satu persiapan yang dilakukan KPU yakni, Memorandum of Understanding (MoU) atau nota kesepahaman dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Penandatanganan MoU ini dilakukan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik dan Panglima TNI Jenderal Moeldoko. Penandatanganan MoU tersebut untuk mendapatkan dukungan alutsista TNI.
Kemudian dukungan dari personel dan sarana prasarana untuk mengirimkan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2014, ke daerah yang secara geografis sulit ke tempat tujuan dan daerah yang rawan keamanan sampai ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
"Keterlibatan TNI dalam membantu KPU, khususnya dalam mendistribusikan logistik pemilu adalah, implementasi dari tugas perbantuan TNI, sebagaimana yang digariskan oleh undang-undang," kata Moeldoko, lewat rilis kepada Sindonews, Kamis 3 April 2014.
"Sekaligus sebagai tugas, peran dan tanggung jawab moral komponen bangsa. Selain itu juga dalam rangka mencapai kesinambungan proses demokrasi dan pembangunan nasional, sesuai dengan semangat dan tujuan reformasi," imbuhnya.
Sementara itu, logistik pemilu terdiri dari kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat untuk memberi tanda pilih, sampul kertas, tanda pengenal Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS), tanda pengenal petugas keamanan Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan tanda pengenal saksi.
Kemudian karet pengikat surat suara, lem atau perekat, kantong plastik, ball point, spidol, gembok, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, alat bantu tunanetra, Daftar Calon Tetap (DCT), dan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
“Kecermatan dalam inventarisasi distribusi logistik pemilu merupakan faktor kunci, untuk menjaga kredibilitas institusi TNI dan KPU, yang harus menjadi atensi serius baik personel KPU maupun personel TNI, dengan memperhatikan faktor keamanan, guna menjamin tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran,” tandas Moeldoko.
(maf)
