Loloskan Demokrat, Bawaslu coret 2 caleg DPD
Kamis, 03 April 2014 - 13:35 WIB
Loloskan Demokrat, Bawaslu coret 2 caleg DPD
A
A
A
Sindonews.com - Selain menolak permohonan sengketa pemilu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga menolak permohonan dua orang calon legislatif (caleg) DPD RI utusan daerah Sumatera Selatan bernama Taufikurrahman dan Aleksius Armanjaya utusan Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT).
Taufikurrahman yang diketahui alumni lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dianggap tidak melaporkan dana kampanye awal. Dalam amar putusannya, Bawaslu menilai Taufikurrahman sudah diingatkan beberapa kali oleh termohon (KPU Sumatera Selatan) sebanyak dua kali pada tanggal 2 Maret 2014, namun tetap saja menyerahkan berkas pada tanggal 3 Maret 2014.
Sementara untuk Aleksius, ditolak lantaran tidak dapat membuktikan telah datang pada tanggal 2 Maret 2014 dalam jangka waktu hingga pukul 23.59 untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye.
Di lain pihak, Bawaslu mengabulkan dan memulihkan hak konstitusional Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka serta Calon DPD atas nama Johanes Mat Ngare (daerah NTT) untuk tetap dapat menjadi peserta pemilu. Dengan catatan segera menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye hingga Jumat (4/4/2014) pukul 23.59 kepada KPU setempat.
"Seharusnya pemohon masih diberikan kesempatan karena, menyerahkan laporan awal dana kampanye masih dalam batas waktu 2 Maret 2014 pukul 23.59 waktu setempat," ujar Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas," kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/4/2014).
Diketahui dari 35 caleg DPD RI yang dicoret KPU, hanya 16 caleg saja yang mendaftar gugatan sengketa pemilu kepada Bawaslu. Sedangkan 19 caleg lainnya terpaksa harus menerima putusan KPU karena enggan mendaftar.
Sementara dari tujuh parpol yang mendaftarkan sengketa pemilu di Bawaslu, Partai Demokrat resmi diterima kembali sebagai peserta pemilu bersama PAN, Gerindra, PKPI dan PBB. Dua partai lain seperti PKS dan PKB tak mendaftarkan sengketa pemilu. Satu partai lagi yakni PDIP masih menunggu sidang putusan.
Taufikurrahman yang diketahui alumni lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, dianggap tidak melaporkan dana kampanye awal. Dalam amar putusannya, Bawaslu menilai Taufikurrahman sudah diingatkan beberapa kali oleh termohon (KPU Sumatera Selatan) sebanyak dua kali pada tanggal 2 Maret 2014, namun tetap saja menyerahkan berkas pada tanggal 3 Maret 2014.
Sementara untuk Aleksius, ditolak lantaran tidak dapat membuktikan telah datang pada tanggal 2 Maret 2014 dalam jangka waktu hingga pukul 23.59 untuk menyerahkan laporan awal dana kampanye.
Di lain pihak, Bawaslu mengabulkan dan memulihkan hak konstitusional Partai Demokrat di Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Majalengka serta Calon DPD atas nama Johanes Mat Ngare (daerah NTT) untuk tetap dapat menjadi peserta pemilu. Dengan catatan segera menyerahkan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye hingga Jumat (4/4/2014) pukul 23.59 kepada KPU setempat.
"Seharusnya pemohon masih diberikan kesempatan karena, menyerahkan laporan awal dana kampanye masih dalam batas waktu 2 Maret 2014 pukul 23.59 waktu setempat," ujar Pimpinan Bawaslu Endang Wihdatiningtyas," kepada wartawan di Jakarta, Kamis (3/4/2014).
Diketahui dari 35 caleg DPD RI yang dicoret KPU, hanya 16 caleg saja yang mendaftar gugatan sengketa pemilu kepada Bawaslu. Sedangkan 19 caleg lainnya terpaksa harus menerima putusan KPU karena enggan mendaftar.
Sementara dari tujuh parpol yang mendaftarkan sengketa pemilu di Bawaslu, Partai Demokrat resmi diterima kembali sebagai peserta pemilu bersama PAN, Gerindra, PKPI dan PBB. Dua partai lain seperti PKS dan PKB tak mendaftarkan sengketa pemilu. Satu partai lagi yakni PDIP masih menunggu sidang putusan.
(kri)
