Caleg perempuan deklarasi antikorupsi
Minggu, 30 Maret 2014 - 13:42 WIB
Caleg perempuan deklarasi antikorupsi
A
A
A
Sindonews.com - Para calon legislatif (caleg) perempaun dari berbagai partai politik (Parpol) mendeklarasikan politik damai dan dapat menyejahterahkan rakyat nantinya saat terpilih di legislatif.
Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Perempuan dan Politik, Yuda Irlang mengatakan, jika para caleg perempuan terpilih nanti dapat menjadi anggota DPR yang memberi arti dan menjunjung nilai kejujuran, antikorupsi dan menolak politik uang.
"Kita juga bersama-sama mendorong implementasi pengarustamaan gender bersama di seluruh kebijakan nasional bersama anggota legislatif laki-laki," ujarnya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (30/3/2014).
Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) serta United Nations Development Programme (UNDP) dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menag PP-PA) Linda Amalia Sari Gumelar.
Linda mengatakan, masyarakat harus mendukung keterpilihan perempuan guna meningkatkan keterwakilan perempuan 30 persen dalam legislatif pusat dan daerah. Dalam hal ini dirinya berpesan kepada calon legislatif yang terpilih nanti, agar terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak.
"Mereka harus berperan aktif dalam mengambil keputusan serta menjadi mitra pemerintah yang kooperatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, menjaga nama baik dan tidak melakukan perbuatan tercela, seperti bertingkah santun, ramah, bersih, jujur dan bermoral tinggi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Perempuan di legislatif juga harus meningkatkan kualitas demokrasi yang partisipatif. Karenanya, hal ini akan mempengaruhi kebijakan publik yang responsif gender, guna mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional.
"Mulai dari mengawal Undang-Undang Pemilu, melaksanakan pendidikan politik perempuan, meningkatkan kapasitas caleg perempuan hingga melakukan promosi caleg di iklan layanan masyarakat," tegasnya.
Koordinator Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Perempuan dan Politik, Yuda Irlang mengatakan, jika para caleg perempuan terpilih nanti dapat menjadi anggota DPR yang memberi arti dan menjunjung nilai kejujuran, antikorupsi dan menolak politik uang.
"Kita juga bersama-sama mendorong implementasi pengarustamaan gender bersama di seluruh kebijakan nasional bersama anggota legislatif laki-laki," ujarnya di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (30/3/2014).
Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) serta United Nations Development Programme (UNDP) dihadiri oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menag PP-PA) Linda Amalia Sari Gumelar.
Linda mengatakan, masyarakat harus mendukung keterpilihan perempuan guna meningkatkan keterwakilan perempuan 30 persen dalam legislatif pusat dan daerah. Dalam hal ini dirinya berpesan kepada calon legislatif yang terpilih nanti, agar terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak.
"Mereka harus berperan aktif dalam mengambil keputusan serta menjadi mitra pemerintah yang kooperatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, menjaga nama baik dan tidak melakukan perbuatan tercela, seperti bertingkah santun, ramah, bersih, jujur dan bermoral tinggi dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
Perempuan di legislatif juga harus meningkatkan kualitas demokrasi yang partisipatif. Karenanya, hal ini akan mempengaruhi kebijakan publik yang responsif gender, guna mendorong terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional.
"Mulai dari mengawal Undang-Undang Pemilu, melaksanakan pendidikan politik perempuan, meningkatkan kapasitas caleg perempuan hingga melakukan promosi caleg di iklan layanan masyarakat," tegasnya.
(kri)
