Hanura minta pemerintah tegas tuntaskan kasus Satinah
Rabu, 26 Maret 2014 - 17:02 WIB
Hanura minta pemerintah tegas tuntaskan kasus Satinah
A
A
A
Sindonews.com - Hukuman pancung yang akan dijatuhkan kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) asal Ungaran Jawa Tengah di Arab Saudi, Satinah, tinggal menghitung hari.
Untuk itu Pemerintah Indonesia diminta berupaya untuk menyelamatkan warga negaranya itu, seperti memberikan pembelaan dan membayar kekurangan uang darah (diyat).
"Pemerintah dalam hal ini presiden harus berupaya maksimal bebaskan Satinah," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Hanura, Kristiawanto, lewat rilisnya kepada Sindonews, Rabu (26/3/2014).
Dia mendesak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya langsung melakukan sendiri diplomasi untuk upaya penyelamatan. "Kalau perlu, Presiden juga harus talangi (menutup) uang diyat yang masih kurang," ujarnya.
Kristiawanto juga menyinggung soal alasan pemerintah yang mengatakan, tak ada negara lain yang ikut campur dalam proses kriminal warganya di negara lain.
"Masing-masing negara punya kebijakan berbeda dalam pembelaan atas warga negaranya. Untuk Indonesia, peran pemerintah harus besar, karena jumlah TKI cukup besar di negara lain," tegasnya.
10 hari lagi Satinah dipancung, pemerintah harus bertindak
Untuk itu Pemerintah Indonesia diminta berupaya untuk menyelamatkan warga negaranya itu, seperti memberikan pembelaan dan membayar kekurangan uang darah (diyat).
"Pemerintah dalam hal ini presiden harus berupaya maksimal bebaskan Satinah," kata Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP Hanura, Kristiawanto, lewat rilisnya kepada Sindonews, Rabu (26/3/2014).
Dia mendesak, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) seharusnya langsung melakukan sendiri diplomasi untuk upaya penyelamatan. "Kalau perlu, Presiden juga harus talangi (menutup) uang diyat yang masih kurang," ujarnya.
Kristiawanto juga menyinggung soal alasan pemerintah yang mengatakan, tak ada negara lain yang ikut campur dalam proses kriminal warganya di negara lain.
"Masing-masing negara punya kebijakan berbeda dalam pembelaan atas warga negaranya. Untuk Indonesia, peran pemerintah harus besar, karena jumlah TKI cukup besar di negara lain," tegasnya.
10 hari lagi Satinah dipancung, pemerintah harus bertindak
(maf)
