Nyapres, kepercayaan masyarakat pada Jokowi rusak
Sabtu, 15 Maret 2014 - 19:49 WIB
Nyapres, kepercayaan masyarakat pada Jokowi rusak
A
A
A
Sindonews.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) dianggap tak amanah, karena mencalonkan diri sebagai Calon Presiden (Capres) 2014. Sumpah jabatan Gubernur sangat jelas, berjanji menyelesaikan jabatan dari periode yang
ditentukan.
"Ini baru satu tahun lebih, tugas masih menumpuk, program dan janji politik belum selesai. Maka belum pantas Jokowi turun sebagai Calon Presiden 2014," kata pengamat hukum dan tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan Satriawan, di Yogyakarta, Sabtu (15/3/2014).
Ditinjau dari hak, tak ada masalah Jokowi Capres 2014, karena semua orang berhak. Bahkan PDIP juga berhak mencalonkan siapapun, termasuk mantan Wali Kota Solo itu. Hanya saja, pencapresan Jokowi dianggap tidak pantas.
"Jokowi belum selesai dengan janjinya pada warga Jakarta, belum selesai sumpah jabatannya, belum terealisasikan programnya dengan baik," ucap Iwan.
Warga Ibu Kota Jakarta dulu memilih Jokowi untuk menyelesaikan masalah kemacetan, banjir, kemiskinan, kesenjangan, dan lainnya. Tapi buktinya 30 persen program Jokowi belum terselesaikan. "Keputusan itu sebenarnya dapat merusak kepercayaan masyarakat Jakarta. Mereka dulunya percaya pada Jokowi, tapi Jokowi tidak amanah," jelasnya.
Menurutnya, Jokowi sebaiknya menyelesaikan janji politik dan sumpah jabatannya pada masyarakat Jakarta dulu. Setelah itu, pada pemilu 2019 barulah Jokowi maju sebagai calon presiden.
"Jokowi menurut saya kalau memang sudah sukses menyelesaikan masalah Jakarta. Pemilu 2019 baru turun, bukan sekarang. Karena sekarang tidak pantas secara kepatutan, pemimpin itu harus amanah," paparnya.
Iwan mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih pemimpin di Pemilu 2014. Menurutnya, masyarakat harus melihat sikap, kepribadian dan sepak terjang pemimpin, dengan cara banyak membaca dan menganalisa. "Saya harap masyarakat jangan terpengaruh janji politik, politik uang dari caleg atau tim sukses. Lihat dengan jernih untuk menentukan pemimpin kita lima tahun mendatang," pungkasnya.
ditentukan.
"Ini baru satu tahun lebih, tugas masih menumpuk, program dan janji politik belum selesai. Maka belum pantas Jokowi turun sebagai Calon Presiden 2014," kata pengamat hukum dan tata negara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Iwan Satriawan, di Yogyakarta, Sabtu (15/3/2014).
Ditinjau dari hak, tak ada masalah Jokowi Capres 2014, karena semua orang berhak. Bahkan PDIP juga berhak mencalonkan siapapun, termasuk mantan Wali Kota Solo itu. Hanya saja, pencapresan Jokowi dianggap tidak pantas.
"Jokowi belum selesai dengan janjinya pada warga Jakarta, belum selesai sumpah jabatannya, belum terealisasikan programnya dengan baik," ucap Iwan.
Warga Ibu Kota Jakarta dulu memilih Jokowi untuk menyelesaikan masalah kemacetan, banjir, kemiskinan, kesenjangan, dan lainnya. Tapi buktinya 30 persen program Jokowi belum terselesaikan. "Keputusan itu sebenarnya dapat merusak kepercayaan masyarakat Jakarta. Mereka dulunya percaya pada Jokowi, tapi Jokowi tidak amanah," jelasnya.
Menurutnya, Jokowi sebaiknya menyelesaikan janji politik dan sumpah jabatannya pada masyarakat Jakarta dulu. Setelah itu, pada pemilu 2019 barulah Jokowi maju sebagai calon presiden.
"Jokowi menurut saya kalau memang sudah sukses menyelesaikan masalah Jakarta. Pemilu 2019 baru turun, bukan sekarang. Karena sekarang tidak pantas secara kepatutan, pemimpin itu harus amanah," paparnya.
Iwan mengajak masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih pemimpin di Pemilu 2014. Menurutnya, masyarakat harus melihat sikap, kepribadian dan sepak terjang pemimpin, dengan cara banyak membaca dan menganalisa. "Saya harap masyarakat jangan terpengaruh janji politik, politik uang dari caleg atau tim sukses. Lihat dengan jernih untuk menentukan pemimpin kita lima tahun mendatang," pungkasnya.
(maf)
