Risma tak masuk daftar jurkam PDIP
Jum'at, 07 Maret 2014 - 16:32 WIB
Risma tak masuk daftar jurkam PDIP
A
A
A
Sindonews.com - Partai politik (parpol) peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 diwajibkan untuk mendaftarkan juru kampanye (jurkam) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), paling lambat tiga hari sebelum pelaksanaan kampanye nasional.
Hal tersebut didasarkan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang kampanye Pemilu DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah dalam PKPU Nomor 15 tahun 2013.
Dari sejumlah parpol, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mendaftarkan jurkamnya yang bakal berkampanye dari 16 Maret sampai 5 April 2014 mendatang. "Ada beberapa partai yang sudah. seperti PDIP sudah menyampaikan," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (7/3/2014).
Dari 117 calon jurkam PDIP yang diserahkan ke KPU, nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, tak masuk dalam daftar jurkam nasional partai dengan ketua umum Megawati Soekarnoputri itu.
Sementara, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur (Wagub) Banten Rano Karno, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang, serta kepala daerah lainnya dan tokoh senior, pengurus DPP partai masuk dalam daftar jurkam PDIP.
Dari surat daftar jurkam PDIP per tanggal 20 Februari 2014, jurkam nasional yang diserahkan kepada KPU, akan dipersiapkan menjadi jurkam PDIP untuk pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) 2014.
Ferry mengatakan, pihaknya tak membatasi berapa jumlah pejabat negara atau kepala daerah yang akan didaftarkan sebagai jurkam dan menyerahkan kepada parpol. Hanya saja, persyaratan mendapat izin harus menjadi acuan parpol dalam menyiapkan calon jurkamnya. "Terserah (tidak ada batasan). Tergantung alokasi dari partainya," ujar Ferry.
Diketahui, Tri Rismaharini merupakan kader PDIP yang sekarang menjabat. Perempuan yang biasa disapa Risma itu, sempat berkonflik dengan petinggi PDIP, lantaran tak sepakat dengan penunjukan wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana, menggantikan Bambang DH.
Risma juga sempat diberitakan akan mundur sebagai Wali Kota Surabaya, karena diduga kurang setuju atas penunjukkan Wisnu sebagai wakilnya yang sama-sama berasal dari PDIP, serta menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.
Risma siap jadi juru kampanye PDIP
Hal tersebut didasarkan pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 1 Tahun 2013 tentang kampanye Pemilu DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diubah dalam PKPU Nomor 15 tahun 2013.
Dari sejumlah parpol, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) telah mendaftarkan jurkamnya yang bakal berkampanye dari 16 Maret sampai 5 April 2014 mendatang. "Ada beberapa partai yang sudah. seperti PDIP sudah menyampaikan," kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (7/3/2014).
Dari 117 calon jurkam PDIP yang diserahkan ke KPU, nama Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, tak masuk dalam daftar jurkam nasional partai dengan ketua umum Megawati Soekarnoputri itu.
Sementara, Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, Wakil Gubernur (Wagub) Banten Rano Karno, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustin Teras Narang, serta kepala daerah lainnya dan tokoh senior, pengurus DPP partai masuk dalam daftar jurkam PDIP.
Dari surat daftar jurkam PDIP per tanggal 20 Februari 2014, jurkam nasional yang diserahkan kepada KPU, akan dipersiapkan menjadi jurkam PDIP untuk pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) 2014.
Ferry mengatakan, pihaknya tak membatasi berapa jumlah pejabat negara atau kepala daerah yang akan didaftarkan sebagai jurkam dan menyerahkan kepada parpol. Hanya saja, persyaratan mendapat izin harus menjadi acuan parpol dalam menyiapkan calon jurkamnya. "Terserah (tidak ada batasan). Tergantung alokasi dari partainya," ujar Ferry.
Diketahui, Tri Rismaharini merupakan kader PDIP yang sekarang menjabat. Perempuan yang biasa disapa Risma itu, sempat berkonflik dengan petinggi PDIP, lantaran tak sepakat dengan penunjukan wakil Wali Kota Surabaya, Wisnu Sakti Buana, menggantikan Bambang DH.
Risma juga sempat diberitakan akan mundur sebagai Wali Kota Surabaya, karena diduga kurang setuju atas penunjukkan Wisnu sebagai wakilnya yang sama-sama berasal dari PDIP, serta menjabat Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya.
Risma siap jadi juru kampanye PDIP
(maf)
