Isu penyadapan Jokowi cuma dagelan politik
Senin, 24 Februari 2014 - 09:22 WIB
Isu penyadapan Jokowi cuma dagelan politik
A
A
A
Sindonews.com - Isu mengenai penyadapan di rumah dinas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo jangan ditanggapi berliebihan. Isu tersebut dinilai hanya dagelan politik atau ketoprak humor saja.
Pengamat politik, Dhani Syahbandar menilai wajar isu itu muncul jelang Pemilu 2014 yang dikenal sebagai tahun politik. Apalagi kata Dhani saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disebut-sebut akan mengusung Joko Widodo itu tengah dilanda konflik internal.
"Kalau memang itu nyata dan benar-benar terjadi, mengapa tidak lapor polisi saja. Indonesia kan negara hukum,” ujar Dhani kepada wartawan, Jakarta, Minggu, 23 Februari 2014.
Menurutnya, masyarakat tidak begitu saja dapat termakan oleh isu tersebut. Lanjutnya, masyarakat sadar bahwa isu itu sekada pembentukan opini untuk mengangkat sosok pria yang biasa disapa Jokowi itu untuk dimajukan sebagai Calon Presiden (Capres) 2014.
"Jokowi mengerti hukum, kenapa tidak lapor saja ke pihak berwenang. Jadi pesan saya, sebaiknya jangan menilai persoalan ini secara parsial, tetapi harus dilihat secara menyeluruh,” pungkas pria lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda berpendapat pertarungan politik semakin tajam jelang Pemilu 2014. Maka itu, wajar isu penyadapan Jokowi ini muncul di tahun politik.
"Penyadapan yang terjadi di rumah dinasnya bukan hal yang luar biasa. Lawan-lawan politik ingin tahu lebih banyak apa yang dilakukan Jokowi di rumahnya, itu biasa,” ujar Hanta.
Sebelumnya ramai di media, pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo bahwa rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Taman Surapati 7, Menteng, Jakarta Pusat, Desember 2013 lalu ditemukan alat sadap. Tiga alat itu ditemukan di kamar tidur, ruang tamu, dan ruang makan.
Berita:
Risma jadi korban dinamika politik PDIP
Pengamat politik, Dhani Syahbandar menilai wajar isu itu muncul jelang Pemilu 2014 yang dikenal sebagai tahun politik. Apalagi kata Dhani saat ini Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang disebut-sebut akan mengusung Joko Widodo itu tengah dilanda konflik internal.
"Kalau memang itu nyata dan benar-benar terjadi, mengapa tidak lapor polisi saja. Indonesia kan negara hukum,” ujar Dhani kepada wartawan, Jakarta, Minggu, 23 Februari 2014.
Menurutnya, masyarakat tidak begitu saja dapat termakan oleh isu tersebut. Lanjutnya, masyarakat sadar bahwa isu itu sekada pembentukan opini untuk mengangkat sosok pria yang biasa disapa Jokowi itu untuk dimajukan sebagai Calon Presiden (Capres) 2014.
"Jokowi mengerti hukum, kenapa tidak lapor saja ke pihak berwenang. Jadi pesan saya, sebaiknya jangan menilai persoalan ini secara parsial, tetapi harus dilihat secara menyeluruh,” pungkas pria lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute, Hanta Yuda berpendapat pertarungan politik semakin tajam jelang Pemilu 2014. Maka itu, wajar isu penyadapan Jokowi ini muncul di tahun politik.
"Penyadapan yang terjadi di rumah dinasnya bukan hal yang luar biasa. Lawan-lawan politik ingin tahu lebih banyak apa yang dilakukan Jokowi di rumahnya, itu biasa,” ujar Hanta.
Sebelumnya ramai di media, pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo bahwa rumah dinas Gubernur DKI Jakarta yang berlokasi di Jalan Taman Surapati 7, Menteng, Jakarta Pusat, Desember 2013 lalu ditemukan alat sadap. Tiga alat itu ditemukan di kamar tidur, ruang tamu, dan ruang makan.
Berita:
Risma jadi korban dinamika politik PDIP
(kur)
