PKB: 90% parpol tak mampu bayar saksi
Senin, 03 Februari 2014 - 16:33 WIB
PKB: 90% parpol tak mampu bayar saksi
A
A
A
Sindonews.com - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung dana saksi untuk Pemilu 2014 dibiayai negara. Pasalnya, hampir seluruh partai politik (parpol) dinilai tak memiliki cukup biaya untuk membayar saksi.
"Harus diakui banyak 90 persen partai tak mampu membiayai, konsumsi saja, saksi atau transportasi saja," kata Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2014).
Yang terpenting kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini, dana untuk saksi tersebut tidak diserahkan kepada parpol peserta pemilu tetapi melalui lembaga pengawas maupun penyelenggara pemilu.
"Dana saksi tak boleh masuk partai. Silakan dipegang oleh Bawaslu sehingga clear tidak ada korupsi. Kalau perlu lewat KPU," tegasnya.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) ini juga menilai, dengan dibiayainya saksi dari anggaran negara maka membuat pesta demokrasi tahun ini lebih adil.
"Sehingga tolong dipahami ada pensuksesan pengawasan melalui dana saksi, bukan untuk partai tetapi agar pemilu fair. Karena sejak zaman orde baru sampai sekarang, tidak semua partai mampu dan hanya partai tertentu mampu," pungkasnya.
"Harus diakui banyak 90 persen partai tak mampu membiayai, konsumsi saja, saksi atau transportasi saja," kata Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2014).
Yang terpenting kata pria yang akrab disapa Cak Imin ini, dana untuk saksi tersebut tidak diserahkan kepada parpol peserta pemilu tetapi melalui lembaga pengawas maupun penyelenggara pemilu.
"Dana saksi tak boleh masuk partai. Silakan dipegang oleh Bawaslu sehingga clear tidak ada korupsi. Kalau perlu lewat KPU," tegasnya.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) ini juga menilai, dengan dibiayainya saksi dari anggaran negara maka membuat pesta demokrasi tahun ini lebih adil.
"Sehingga tolong dipahami ada pensuksesan pengawasan melalui dana saksi, bukan untuk partai tetapi agar pemilu fair. Karena sejak zaman orde baru sampai sekarang, tidak semua partai mampu dan hanya partai tertentu mampu," pungkasnya.
(kri)
