Politikus PDIP sebut Yusril alami kontroversi hati
Politikus PDIP sebut Yusril alami kontroversi hati
A
A
A
Sindonews.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) heran dengan pernyataan Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan Pemilu 2014 inkonstitusional.
Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Hasto Kristianto. Menurutnya, Yusril sedang mengalami gejolak hati, karena memaksakan logika hukumnya terkait Pengujian Undang-undang (PUU) Pemilu Presiden (Pilpres).
Padahal Mahkamah Kontitusi (MK) sudah memutuskan, bahwa untuk pemilihan umum (pemilu) serentak dilaksanakan pada Pemilu 2019, bukan untuk Pemilu 2014.
"Kami sangat tidak sepakat dengan ucapan Yusril yang katakan Pemilu 2014 sebagai pemilu inkonstitusional," kata Hasto usai diskusi bertajuk 'Lembaga Survei Wakili Siapa?" di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2014).
"Bagi saya ucapan tersebut sebagai bentuk pengalihan isu, dan semakin kontroversi. Bahkan saya menilai saat ini, Yusril mengalami dilema 'kontroversi hati'," imbuhnya.
Hasto menegaskan, PUU pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden berlaku serentak dan mulai diterapkan pada Pemilu 2019, merupakan keputusan bijak, tepat dan harus ditaati.
Dilanjutkannya, ucapan Calon Presiden (Capres) PBB ini, merupakan bentuk ungkapan emosional dan ungkapan sesaat. Bagaimana tidak, dengan dibacakannya putusan MK atas PUU Pilpres yang diajukan aliansi masyarat sipil untuk pemilu serentak, telah menutup peluang Yusril untuk maju sebagai capres.
"Itulah sikap inkonsistensi Yusril. Saya nilai dengan sikapnya seperti itu akan menjatuhkan wibawa dan harga dirinya sendiri," ucapnya.
Hasto berpendapat, putusan MK yang diajukan Effendi Ghazali cs tak harus dipahami dijalankan pasca dibacakan dan ketuk palu. Dia berdalih, putusan MK tersebut masih harus menyesuaikan dengan paket UU politik yang dibahas pemerintah dan DPR RI sebelumnya.
Menurutnya, Pemilu 2014 kali ini UU yang berlaku adalah, produk UU lama. "Jadi saya tegaskan, konstitusi itu nyawa demokrasi dan jangan dikorbankan oleh kepentingan pribadi dan ambisi politik," pungkasnya.
Yusril tak setuju pemilu serentak 2019
Hal itu dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDIP Hasto Kristianto. Menurutnya, Yusril sedang mengalami gejolak hati, karena memaksakan logika hukumnya terkait Pengujian Undang-undang (PUU) Pemilu Presiden (Pilpres).
Padahal Mahkamah Kontitusi (MK) sudah memutuskan, bahwa untuk pemilihan umum (pemilu) serentak dilaksanakan pada Pemilu 2019, bukan untuk Pemilu 2014.
"Kami sangat tidak sepakat dengan ucapan Yusril yang katakan Pemilu 2014 sebagai pemilu inkonstitusional," kata Hasto usai diskusi bertajuk 'Lembaga Survei Wakili Siapa?" di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Selasa (28/1/2014).
"Bagi saya ucapan tersebut sebagai bentuk pengalihan isu, dan semakin kontroversi. Bahkan saya menilai saat ini, Yusril mengalami dilema 'kontroversi hati'," imbuhnya.
Hasto menegaskan, PUU pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden berlaku serentak dan mulai diterapkan pada Pemilu 2019, merupakan keputusan bijak, tepat dan harus ditaati.
Dilanjutkannya, ucapan Calon Presiden (Capres) PBB ini, merupakan bentuk ungkapan emosional dan ungkapan sesaat. Bagaimana tidak, dengan dibacakannya putusan MK atas PUU Pilpres yang diajukan aliansi masyarat sipil untuk pemilu serentak, telah menutup peluang Yusril untuk maju sebagai capres.
"Itulah sikap inkonsistensi Yusril. Saya nilai dengan sikapnya seperti itu akan menjatuhkan wibawa dan harga dirinya sendiri," ucapnya.
Hasto berpendapat, putusan MK yang diajukan Effendi Ghazali cs tak harus dipahami dijalankan pasca dibacakan dan ketuk palu. Dia berdalih, putusan MK tersebut masih harus menyesuaikan dengan paket UU politik yang dibahas pemerintah dan DPR RI sebelumnya.
Menurutnya, Pemilu 2014 kali ini UU yang berlaku adalah, produk UU lama. "Jadi saya tegaskan, konstitusi itu nyawa demokrasi dan jangan dikorbankan oleh kepentingan pribadi dan ambisi politik," pungkasnya.
Yusril tak setuju pemilu serentak 2019
(maf)
Explore More