KPU terus perbaiki data pemilih
Selasa, 28 Januari 2014 - 08:53 WIB
KPU terus perbaiki data pemilih
A
A
A
Sindonews.com- Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Jumat (24/1/2014) lalu telah mendapat hasil perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU kabupaten/kota dan provinsi.
Salah satunya, KPU mengklaim sebanyak 54.000 DPT yang belum mendapat nomor induk kependudukan (NIK) dari Kementerian Dalam Negeri berkurang. "(DPT non NIK) tinggal 9.000," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Sementara terkait sebanyak 3,3 juta DPT bermasalah, KPU terus melakukan perbaikan. Bahkan, pasca rapat bersama antara KPU pusat dan provinsi, KPU mengklaim DPT bermasalahan sudah berkurang. Namun, KPU belum merinci jumlah total hasil perbaikan.
Ferry mengimbau KPU daerah untuk memutakhirkan DPT sampai batas waktu yang direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni dua pekan sebelum pemungutan suara legislatif.
Adapun pada rapat koordinasi antara Bawaslu, KPU, Kemendagri, Kelompok kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (Pokja PPLN), dan perwakilan partai politik, kemarin (27/1/2014) PPLN menginformasikan penambahan DPT luar negeri sekira 14.000 pemilih.
Seperti diketahui, pada 4 November 2013, melalui rapat pleno dan rekapitulasi nasional, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk memperbaiki DPT bermasalah sebanyak 3,3 juta pemilih. Termasuk keberadaan DPT non NIK.
Salah satunya, KPU mengklaim sebanyak 54.000 DPT yang belum mendapat nomor induk kependudukan (NIK) dari Kementerian Dalam Negeri berkurang. "(DPT non NIK) tinggal 9.000," ujar Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah saat dihubungi Sindonews, Jakarta, Selasa (28/1/2014).
Sementara terkait sebanyak 3,3 juta DPT bermasalah, KPU terus melakukan perbaikan. Bahkan, pasca rapat bersama antara KPU pusat dan provinsi, KPU mengklaim DPT bermasalahan sudah berkurang. Namun, KPU belum merinci jumlah total hasil perbaikan.
Ferry mengimbau KPU daerah untuk memutakhirkan DPT sampai batas waktu yang direkomendasikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yakni dua pekan sebelum pemungutan suara legislatif.
Adapun pada rapat koordinasi antara Bawaslu, KPU, Kemendagri, Kelompok kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (Pokja PPLN), dan perwakilan partai politik, kemarin (27/1/2014) PPLN menginformasikan penambahan DPT luar negeri sekira 14.000 pemilih.
Seperti diketahui, pada 4 November 2013, melalui rapat pleno dan rekapitulasi nasional, Bawaslu merekomendasikan kepada KPU untuk memperbaiki DPT bermasalah sebanyak 3,3 juta pemilih. Termasuk keberadaan DPT non NIK.
(dam)
