Darurat infrastruktur

RANGKAIAN bencana banjir, tanah longsor, dan yang terbaru gempa bumi 6,2 Skala Richter (SR) yang mengguncang Jawa Tengah membawa dampak serius pada infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

Kerusakan jalan dalam skala kecil, sedang, dan berat terjadi hampir di semua wilayah yang terkena banjir, tanah longsor maupun gempa bumi. Ibu Kota DKI Jakarta yang belum pulih dari banjir kini menghadapi problem serius, yakni penanganan pengungsi, penanggulangan banjir susulan, dan kerusakan jalan di hampir semua wilayah. Ketiganya harus ditangani karena semuanya dalam kondisi darurat.

Demikian pula di daerah-daerah seperti pantai utara (pantura) Jawa yang sempat lumpuh karena banjir, Manado yang sedang berupaya bangkit dari banjir bandang, Banten yang harus kehilangan banyak jembatan karena hanyut terbawa arus deras, dan jalan tol Cipularang yang ambles sehingga menyebabkan arus lalu lintas Jakarta–Bandung bermasalah.

Jalan-jalan rusak jika tidak segera diatasi bisa menimbulkan dampak serius terhadap pengguna jalan, kendaraan, menambah kemacetan, dan tentu saja mengancam keselamatan pengguna jalan dan masyarakat.

Jalan rusak juga berdampak pada produktivitas perekonomian dan aktivitas manusia pada umumnya. Perbaikan jalan umum adalah tanggung jawab pemerintah baik pusat maupun daerah, tergantung dari golongan jalanan yang rusak tersebut.

Dibutuhkan upaya keras dan sungguh-sungguh untuk memperbaiki kerusakan jalan-jalan yang telah menjadi urat nadi kehidupan warga di wilayah itu. Di Jakarta, kerusakan jalan akan membawa dampak besar karena jalan masih menjadi pilihan warga Ibu Kota dan sekitarnya untuk beraktivitas. Keterbatasan daya angkut penumpang angkutan umum berdampak besar pada ketergantungan masyarakat terhadap infrastruktur jalan.

Ketergantungan angkutan manusia dan barang terhadap jalur pantura dan tol Cipularang sulit tergantikan. Apalagi jika jalur alternatif yang ditawarkan juga mengalami kerusakan yang sama akibat diterjang banjir yang hampir merata di semua wilayah. Alhasil kemacetan parah akibat penumpukan kendaraan di jalan-jalan alternatif semakin memperkeruh keadaan. Publik belum tahu seberapa cepat jalur pantura bisa diperbaiki.

Pasokan barang kebutuhan pokok dari daerah ke Jakarta mulai terganggu akibat kerusakan jalur pantura ini. Karena jarak tempuh truk-truk barang dari daerah ke Jakarta atau sebaliknya semakin sulit diprediksi. Banyak pedagang yang akan merugi dan konsumen menjerit karena harga-harga akan melambung. Pemerintah memang telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur kita yang jauh tertinggal dari negeri lain di kawasan Asia Tenggara.

Infrastruktur adalah masalah laten yang hingga kini belum bisa diatasi dengan baik sesuai harapan masyarakat dan dunia usaha. Dalam keadaan normal, pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pelabuhan, bandara, dan sebagainya masih tergolong lamban. Banyak masalah yang menghambat, mulai soal hambatan birokrasi, pendanaan, korupsi, ketidaksadaran masyarakat hingga minimnya spirit berkompetisi pemerintah untuk mengungguli negara lain.

Bagaimana dalam keadaan darurat bencana seperti sekarang? Jalan pantura yang diperbaiki sepanjang masa pun kembali hancur diterjang banjir. Tantangan perbaikan jalur pantura yang sering disebut proyek abadi ini semakin berat. Masyarakat pembayar pajak harus kembali bersabar untuk waktu yang belum dipastikan.

Masyarakat harus maklum karena konsentrasi pemerintah sudah terpecah. Para menteri yang bertanggung jawab akan hal ini sudah tidak bisa fokus bekerja karena kondisi yang tidak mendukung. Belum lagi proses dan prosedur proyek perbaikan jalan rusak yang memang rumit dan berbelit. Paling tidak dibutuhkan waktu 3–4 bulan ke depan untuk perbaikan semuanya.

Selain darurat bencana, Indonesia kini menghadapi darurat infrastruktur sebagai akibat susulannya. Mestinya kabinet tidak hanya menggelar rapat terbatas dan menggelar tenda di tempat pengungsian korban bencana, tapi membentuk tim khusus penanggulangan darurat infrastruktur dari pusat hingga daerah. Publik menunggu reaksi pemerintah.