Wiranto berharap putusan pemilu serentak bukan intrik politik
Minggu, 26 Januari 2014 - 18:24 WIB
Wiranto berharap putusan pemilu serentak bukan intrik politik
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Umum DPP Partai Hanura Wiranto menegaskan bila partai yang dipimpinnya tidak mempermasalahkan keputusan Mahkamah Konstitusi menggelar Pemilu Legislatif dan Presiden secara bersama-sama di tahun 2019.
Asalkan, kata Capres partai Hanura ini, keputusan tersebut tidak mengandung unsur-unsur atau intrik-intrik politik yang menguntungkan salah satu pihak.
"Kita siap-siap saja. Mau dibarengkan siap, mau tidak dibarengkan monggo. Itukan sudah ada yang memutuskan. Yang penting keputusan itu tidak ada intrik-intrik politik yang menguntungkan salah satu pihak. Yang penting keputusan itu berdasarkan keputusan konstitusi dan pertimbangan untuk kepentingan negara,"jelas Wiranto kepada wartawab di Boyolali,Jawa Tengah, Minggu (26/1/2014).
Menurut Wiranto, terlalu jauh bila harus memikirkan pemilihan bersama yang diputuskan MK tersebut. Sebab, keputusan MK itu baru dijalankan pada 2019 nanti.
Yang terpenting saat ini, ungkap Wiranto, di tahun 2014 inilah masyarakat Indonesia tidak boleh main-main dan berspekulasi untuk memilih pemimpin nasional. Apalagi, era 2014 Indonesia menghadapai persaingan dunia yang semakin ketat. Sehingga harus ada nahkoda yang dapat dipercaya arahnya untuk membawa 247 rakyat Indonesia bersaing dengan negara lain.
"Kita tidak boleh main-main, tidak boleh berspekulasi untuk memilih pemimpin nasional. Mengapa? Karena persaingan dunia itu semakin ketat. Harus ada nahkoda yang dapat dipercaya arahnya untuk membawa 247 juta manusia Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain," papar Wiranto.
Sehingga memilih pemimpin tidak boleh asal-asalan. Namun pemimpin yang dipilih itu harus memiliki pengalaman, memiliki ilmu serta memiliki keahlian. Yang paling utama, tambah Wiranto, pemimpin bangsa yang besar ini harus jelas arahnya.
"Punya pengalaman, punya ilmu, punya keahlian dapat dipercaya. Dan jelas arahnya. Itu yang selalu saya wanti-wanti siapapun yang terpilih, kita harapkan pilihan tersebut demokratis yang jujur dan transparan," pungkasnya.
Baca berita:
Pemilu serentak minimalisir politik transaksional
Asalkan, kata Capres partai Hanura ini, keputusan tersebut tidak mengandung unsur-unsur atau intrik-intrik politik yang menguntungkan salah satu pihak.
"Kita siap-siap saja. Mau dibarengkan siap, mau tidak dibarengkan monggo. Itukan sudah ada yang memutuskan. Yang penting keputusan itu tidak ada intrik-intrik politik yang menguntungkan salah satu pihak. Yang penting keputusan itu berdasarkan keputusan konstitusi dan pertimbangan untuk kepentingan negara,"jelas Wiranto kepada wartawab di Boyolali,Jawa Tengah, Minggu (26/1/2014).
Menurut Wiranto, terlalu jauh bila harus memikirkan pemilihan bersama yang diputuskan MK tersebut. Sebab, keputusan MK itu baru dijalankan pada 2019 nanti.
Yang terpenting saat ini, ungkap Wiranto, di tahun 2014 inilah masyarakat Indonesia tidak boleh main-main dan berspekulasi untuk memilih pemimpin nasional. Apalagi, era 2014 Indonesia menghadapai persaingan dunia yang semakin ketat. Sehingga harus ada nahkoda yang dapat dipercaya arahnya untuk membawa 247 rakyat Indonesia bersaing dengan negara lain.
"Kita tidak boleh main-main, tidak boleh berspekulasi untuk memilih pemimpin nasional. Mengapa? Karena persaingan dunia itu semakin ketat. Harus ada nahkoda yang dapat dipercaya arahnya untuk membawa 247 juta manusia Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain," papar Wiranto.
Sehingga memilih pemimpin tidak boleh asal-asalan. Namun pemimpin yang dipilih itu harus memiliki pengalaman, memiliki ilmu serta memiliki keahlian. Yang paling utama, tambah Wiranto, pemimpin bangsa yang besar ini harus jelas arahnya.
"Punya pengalaman, punya ilmu, punya keahlian dapat dipercaya. Dan jelas arahnya. Itu yang selalu saya wanti-wanti siapapun yang terpilih, kita harapkan pilihan tersebut demokratis yang jujur dan transparan," pungkasnya.
Baca berita:
Pemilu serentak minimalisir politik transaksional
(kri)
