Pemilu serentak hemat biaya politik
A
A
A
Sindonews.com - Pemilu serantak 2019 yang baru diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai akan berdampak positif terhadap pembiayaan politik. Golkar menilai, putusan MK akan mengurangi beban biaya baik calon anggota legislatif maupun calon presiden.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Indra J Piliang mengatakan, jika pemilu tidak serentak, ada dua tahapan pembiyaan politik yang harus dihadapi partai politik. Beban biaya itu pada saat pemilu legislatif (pileg) digelar dan pemilihan presiden (pilpres).
"Keputusan MK memberikan dampak jauh lebih ringan dari segi pembiayaan politik, akan lebih murah," kata Indra dalam acara diskusi bertajuk "Mahalnya Ongkos Nyapres" di Jakarta, Sabtu (25/1/2014).
Pada kesempatan itu dia menyebutkan, besarnya beban biaya politik dialami ketika menjadi caleg pada Pemilu 2009. Pada saat itu dia menghabiskan dan hingga Rp1 miliar.
"Untuk pribadi Rp300 juta, anggaran publik Rp700 juta. Memang masalahnya sekarang bagaimana menggunaakn dana secara efisien," ucapnya.
Berita:
KPU tanggapi putusan pemilu serentak.
Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Golkar Indra J Piliang mengatakan, jika pemilu tidak serentak, ada dua tahapan pembiyaan politik yang harus dihadapi partai politik. Beban biaya itu pada saat pemilu legislatif (pileg) digelar dan pemilihan presiden (pilpres).
"Keputusan MK memberikan dampak jauh lebih ringan dari segi pembiayaan politik, akan lebih murah," kata Indra dalam acara diskusi bertajuk "Mahalnya Ongkos Nyapres" di Jakarta, Sabtu (25/1/2014).
Pada kesempatan itu dia menyebutkan, besarnya beban biaya politik dialami ketika menjadi caleg pada Pemilu 2009. Pada saat itu dia menghabiskan dan hingga Rp1 miliar.
"Untuk pribadi Rp300 juta, anggaran publik Rp700 juta. Memang masalahnya sekarang bagaimana menggunaakn dana secara efisien," ucapnya.
Berita:
KPU tanggapi putusan pemilu serentak.
(kur)