KPU diminta awasi isu SARA saat pemilu
A
A
A
Sindonews.com - Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampouw meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), agar memperhatikan isu suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) saat Pemilu 2014.
Menurutnya, isu SARA kerap terjadi pada setiap momen kampanye pemilu. Bahkan kasus seperti itu terkadang luput dari pantauan dan pengawasan para penyelenggara pemilu.
"Isu SARA seringkali di dalam pemilu jadi ajang politisasi. Kita ingin supaya KPU juga memberikan perhatian pada isu ini," kata Jeirry, usai audiensi dengan KPU, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2014).
Meski sedikit yang mengkampanyekan gerakan isu SARA. Menurutnya, hal ini menjadi tugas penyelenggara pemilu untuk mengajak kepada masyarakat, di samping kewajiban sosialisasi tahapan pemilu lainnya.
Jeirry mencontohkan, isu SARA sebenarnya sering terjadi pada periode pemilu pasca reformasi. Tetapi, para penyelenggara pemilu terkesan tutup mata dengan hal tersebut. "Selain pemilu jadi ajang Demokrasi, tapi juga (jangan) jadi memperkuat intoleransi," ujarnya.
Selain itu, tambah Jeirry, imbauan jangan menggunakan isu SARA ini harus disampaikan secara serius kepada partai politik (parpol). Sebab isu seperti itu biasanya datang dan bahkan dikelola oleh parpol untuk menjatuhkan lawan-lawannya.
"Kami senang ini direspons positif (KPU). Karena itu butuh peran serta masyarakat lebih maksimal," tutupnya.
Pesimis Pemilu bersih dari praktik transaksional
Menurutnya, isu SARA kerap terjadi pada setiap momen kampanye pemilu. Bahkan kasus seperti itu terkadang luput dari pantauan dan pengawasan para penyelenggara pemilu.
"Isu SARA seringkali di dalam pemilu jadi ajang politisasi. Kita ingin supaya KPU juga memberikan perhatian pada isu ini," kata Jeirry, usai audiensi dengan KPU, di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2014).
Meski sedikit yang mengkampanyekan gerakan isu SARA. Menurutnya, hal ini menjadi tugas penyelenggara pemilu untuk mengajak kepada masyarakat, di samping kewajiban sosialisasi tahapan pemilu lainnya.
Jeirry mencontohkan, isu SARA sebenarnya sering terjadi pada periode pemilu pasca reformasi. Tetapi, para penyelenggara pemilu terkesan tutup mata dengan hal tersebut. "Selain pemilu jadi ajang Demokrasi, tapi juga (jangan) jadi memperkuat intoleransi," ujarnya.
Selain itu, tambah Jeirry, imbauan jangan menggunakan isu SARA ini harus disampaikan secara serius kepada partai politik (parpol). Sebab isu seperti itu biasanya datang dan bahkan dikelola oleh parpol untuk menjatuhkan lawan-lawannya.
"Kami senang ini direspons positif (KPU). Karena itu butuh peran serta masyarakat lebih maksimal," tutupnya.
Pesimis Pemilu bersih dari praktik transaksional
(maf)