Banjir, isu pemindahan ibu kota kembali muncul
Rabu, 22 Januari 2014 - 05:21 WIB
Banjir, isu pemindahan ibu kota kembali muncul
A
A
A
Sindonews.com - Wacana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke kota besar lain kembali mengemuka. Wacana yang telah lama diperbincangkan ini menyebutkan Kota Palangkaraya sebagai calon ibu kota pengganti Jakarta.
Pembicaraan seputar pemindahan ibu kota negara ini kembali marak setelah Jakarta dinilai sudah tidak sanggup lagi merepresentasikan ibu kota suatu negara. Terutama kala banjir melanda, maka isu ini semakin gencar saja dibicarakan.
Banyak kalangan menilai, masalah yang dihadapi Jakarta cukup kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang untuk mengurainya. Sebagian kalangan menilai Jakarta sudah kelebihan muatan akibat urbanisasi.
Penduduk Jakarta pun sudah mencapai bilangan belasan juta pada siang harinya, sementara pembangunan fisik terus digenjot tanpa memperhatikan jumlah ruang terbuka yang semakin menyusut.
Ketua Bidang Sumber Daya Alam Kawasan Tengah Hamdani menilai, Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara.
"Sekarang ini Jakarta menjalankan tiga fungsi. Yaitu kota pemerintahan, kota bisnis, dan kota wisata. Ketiga fungsi tersebut sebaiknya tidak disatukan karena masing-masing memiliki kebutuhan dan karakteristik tersendiri," kata Hamdani di Depok, Selasa 21 Januari 2014.
Menurutnya, wacana pemindahan ibu kota sudah ada sejak zaman Presiden Pertama Soekarno (Bung Karno). Hal ini ditandai dengan didirikannya Tugu Pembangunan di Palangkaraya.
"Dan dengan bantuan Rusia (Uni Soviet kala itu) pembangunan kota Palangkaraya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan sebuah ibu kota negara," ucap anggota Kadin Pusat ini.
Lebih lanjut dipaparkan, Palangkaraya sudah siap jika dijadikan ibu kota negara. Dari segi infrastruktur dan tata kota, Palangkaraya lebih rapi dan teratur dibandingkan kota-kota lain. Selain itu, letak Palangkaraya lebih strategis dibandingkan Jakarta.
"Wilayah timur Indonesia dan beberapa negara tetangga lebih mudah dijangkau dari Palangkaraya," tutup mantan anggota DPD RI ini.
Baca:
Banjir, Marzuki desak ibu kota pindah
Pembicaraan seputar pemindahan ibu kota negara ini kembali marak setelah Jakarta dinilai sudah tidak sanggup lagi merepresentasikan ibu kota suatu negara. Terutama kala banjir melanda, maka isu ini semakin gencar saja dibicarakan.
Banyak kalangan menilai, masalah yang dihadapi Jakarta cukup kompleks dan membutuhkan waktu yang panjang untuk mengurainya. Sebagian kalangan menilai Jakarta sudah kelebihan muatan akibat urbanisasi.
Penduduk Jakarta pun sudah mencapai bilangan belasan juta pada siang harinya, sementara pembangunan fisik terus digenjot tanpa memperhatikan jumlah ruang terbuka yang semakin menyusut.
Ketua Bidang Sumber Daya Alam Kawasan Tengah Hamdani menilai, Jakarta sudah tidak layak lagi menjadi ibu kota negara.
"Sekarang ini Jakarta menjalankan tiga fungsi. Yaitu kota pemerintahan, kota bisnis, dan kota wisata. Ketiga fungsi tersebut sebaiknya tidak disatukan karena masing-masing memiliki kebutuhan dan karakteristik tersendiri," kata Hamdani di Depok, Selasa 21 Januari 2014.
Menurutnya, wacana pemindahan ibu kota sudah ada sejak zaman Presiden Pertama Soekarno (Bung Karno). Hal ini ditandai dengan didirikannya Tugu Pembangunan di Palangkaraya.
"Dan dengan bantuan Rusia (Uni Soviet kala itu) pembangunan kota Palangkaraya didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan sebuah ibu kota negara," ucap anggota Kadin Pusat ini.
Lebih lanjut dipaparkan, Palangkaraya sudah siap jika dijadikan ibu kota negara. Dari segi infrastruktur dan tata kota, Palangkaraya lebih rapi dan teratur dibandingkan kota-kota lain. Selain itu, letak Palangkaraya lebih strategis dibandingkan Jakarta.
"Wilayah timur Indonesia dan beberapa negara tetangga lebih mudah dijangkau dari Palangkaraya," tutup mantan anggota DPD RI ini.
Baca:
Banjir, Marzuki desak ibu kota pindah
(mhd)
