Ibu Kota Baru Dinilai Harus Benar-benar Perhatikan Politik-Ekonomi
Minggu, 18 Juli 2021 - 13:23 WIB
loading...
The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) menggelar webinar series membahas rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan, Rabu 14 Juli 2021. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Skema pembiayaan pembangunan Ibu Kota Negara baru di Kalimantan dikhawatirkan apabila skema pembiayaan ini tidak jelas akan menguntungkan pihak swasta dan merugikan pemerintah.
Baca juga: Gandeng Unhas, Kemenhub Kaji Desain Dermaga Terapung Ibu Kota Baru
Hal ini dikatakan Sekretaris Eksekutif Komisi Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Prof Eko Prasojo, dalam The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) yang menggelar webinar series membahas rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan, Rabu 14 Juli 2021.
"Kalau pembiayaan oleh swasta waspadai prinsip profit making. Ekonomi politik, jangan sampai perpindahan Ibu Kota ini jadi domain bisnis para pengusaha," kata Eko Prasojo dalam pers rilis yang diterima, Sabtu (18/7/2021).
Mobil Listrik di Ibu Kota Baru akan Gunakan Baterai Buatan Indonesia
Eko Prasojo menyampaikan, agar pemerintah harus sepenuhnya menetapkan kebijakan dan mengontrol pembangunan dan implementasi Ibu Kota Negara ini.
"Dan ini kalau dibiayai oleh APBN tidak boleh mengganggu pelaksanaan pembangunan tahunan," tegasnya.
Selain itu, Eko Prasojo juga menggarisbawahi agar pembangunan Ibu Kota Negara baru ini jangan sampai mengganggu program-program strategis nasional yang sifatnya jangka panang seperti pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga pembangunan kelembagaan negara.
Menurutnya, Indonesia akan melewati momentum bonus demografi 2030 jika tidak fokus membenahi persoalan SDM.
Baca juga: Gandeng Unhas, Kemenhub Kaji Desain Dermaga Terapung Ibu Kota Baru
Hal ini dikatakan Sekretaris Eksekutif Komisi Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) Prof Eko Prasojo, dalam The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) yang menggelar webinar series membahas rencana pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan, Rabu 14 Juli 2021.
"Kalau pembiayaan oleh swasta waspadai prinsip profit making. Ekonomi politik, jangan sampai perpindahan Ibu Kota ini jadi domain bisnis para pengusaha," kata Eko Prasojo dalam pers rilis yang diterima, Sabtu (18/7/2021).
Mobil Listrik di Ibu Kota Baru akan Gunakan Baterai Buatan Indonesia
Eko Prasojo menyampaikan, agar pemerintah harus sepenuhnya menetapkan kebijakan dan mengontrol pembangunan dan implementasi Ibu Kota Negara ini.
"Dan ini kalau dibiayai oleh APBN tidak boleh mengganggu pelaksanaan pembangunan tahunan," tegasnya.
Selain itu, Eko Prasojo juga menggarisbawahi agar pembangunan Ibu Kota Negara baru ini jangan sampai mengganggu program-program strategis nasional yang sifatnya jangka panang seperti pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga pembangunan kelembagaan negara.
Menurutnya, Indonesia akan melewati momentum bonus demografi 2030 jika tidak fokus membenahi persoalan SDM.
Lihat Juga :
