PDIP setuju pemilu dilaksanakan serentak
Selasa, 21 Januari 2014 - 15:04 WIB
PDIP setuju pemilu dilaksanakan serentak
A
A
A
Sindonews.com - Uji materi Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 2008 tentang pemilihan umum (pemilu) yang dilakukan Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra, mendapat dukungan positif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, partainya mendukung pemilu serentak yang menjadi salah satu poin bila gugatan Yusril diterima Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia berharap, pemilu serentak itu tidak dilakukan untuk pesta demokrasi tahun ini. "Lebih bijaksana tahun 2019," kata Hendrawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2014).
Alasannya, banyak persiapan yang sudah dilakukan calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) saat pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) dilaksanakan terpisah.
"Di 2019 tidak mengganggu persiapan caleg dan parpol. Kalau dimulai dengan kesiapan pemilu tahun 2019, itu kebijakan bijaksana," ungkapnya.
"Artinya, para caleg yang sudah ramai ini sudah open house tidak dirongrong lagi dengan biaya politik lebih tinggi," sambungnya.
Kendati demikian, PDIP tetap menghormati MK bila pada akhirnya memutuskan pemilu serentak dilaksanakan tahun ini. "Tapi kalau MK putuskan sekarang juga, Juli 2014. Artinya mau tidak mau parpol segera menjadwalkan ulang tahapan semua kegiatan yang direncanakan," pungkasnya.
Yusril sindir Surya paloh soal uji UU Pilpres
Politikus PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, partainya mendukung pemilu serentak yang menjadi salah satu poin bila gugatan Yusril diterima Mahkamah Konstitusi (MK).
Dia berharap, pemilu serentak itu tidak dilakukan untuk pesta demokrasi tahun ini. "Lebih bijaksana tahun 2019," kata Hendrawan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (21/1/2014).
Alasannya, banyak persiapan yang sudah dilakukan calon anggota legislatif (caleg) dan partai politik (parpol) saat pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) dilaksanakan terpisah.
"Di 2019 tidak mengganggu persiapan caleg dan parpol. Kalau dimulai dengan kesiapan pemilu tahun 2019, itu kebijakan bijaksana," ungkapnya.
"Artinya, para caleg yang sudah ramai ini sudah open house tidak dirongrong lagi dengan biaya politik lebih tinggi," sambungnya.
Kendati demikian, PDIP tetap menghormati MK bila pada akhirnya memutuskan pemilu serentak dilaksanakan tahun ini. "Tapi kalau MK putuskan sekarang juga, Juli 2014. Artinya mau tidak mau parpol segera menjadwalkan ulang tahapan semua kegiatan yang direncanakan," pungkasnya.
Yusril sindir Surya paloh soal uji UU Pilpres
(maf)
