Langgar perbatasan, Indonesia kecam Australia
Jum'at, 17 Januari 2014 - 15:39 WIB
Langgar perbatasan, Indonesia kecam Australia
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Indonesia mengecam dan menolak pelanggaran wilayah Indonesia oleh kapal Angkatan Laut Australia, meski pemerintah negeri Kangguru tersebut telah menyampaikan permintaan maaf secara resmi.
"Sehubungan dengan adanya pernyataan Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison pada jumpa pers 17 Januari pagi tadi, pemerintah Indonesia mengecam dan menolak pelanggaran wilayah Indonesia oleh kapal Australia," ujar Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsekal Muda TNI Agus Barnas, saat jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2014).
Pemerintah Indonesia menggarisbawahi, setiap pelanggaran wilayah dengan alasan apapun merupakan permasalahan serius bagi hubungan kedua negara. "Indonesia karenanya menuntut agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang," katanya.
Pemerintah Indonesia, lanjut dia, memiliki hak yang sah untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB.
"Indonesia menuntut pihak Australia untuk memberikan klarifikasi resmi melalui saluran diplomatik mengenai pelanggaran wilayah tersebut," ungkapnya.
Di samping itu, Indonesia juga meminta agar operasi Australia yang menyebabkan terjadinya insiden pelanggaran wilayah kedua negara tersebut dihentikan hingga adanya klarifikasi resmi dan jaminan bahwa pelanggaran keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia tidak terulang kembali.
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison menuturkan dirinya mendapatkan pemberitahuan hari Rabu 15 Januari 2014 mengenai kapal yang bertugas melakukan penjagaan perbatasan masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia dalam beberapa kesempatan.
Dia menjelaskan, hal tersebut disebabkan karena kesalahan navigasi dan melanggar kebijakan pemerintah Australia sendiri. Ditambahkan juga Kepala Staf Angkatan Laut Australia Admiral Griggs telah menelepon KSAL Indonesia hari Kamis sore untuk memberikan penjelasan.
Baca berita:
Kembangkan daerah perbatasan perlu kemauan pemerintah
Langgar wilayah RI, Australia minta maaf
"Sehubungan dengan adanya pernyataan Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison pada jumpa pers 17 Januari pagi tadi, pemerintah Indonesia mengecam dan menolak pelanggaran wilayah Indonesia oleh kapal Australia," ujar Deputi VII Bidang Komunikasi dan Informasi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Marsekal Muda TNI Agus Barnas, saat jumpa pers di kantornya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2014).
Pemerintah Indonesia menggarisbawahi, setiap pelanggaran wilayah dengan alasan apapun merupakan permasalahan serius bagi hubungan kedua negara. "Indonesia karenanya menuntut agar pelanggaran serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang," katanya.
Pemerintah Indonesia, lanjut dia, memiliki hak yang sah untuk melindungi dan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayahnya sesuai dengan hukum internasional dan piagam PBB.
"Indonesia menuntut pihak Australia untuk memberikan klarifikasi resmi melalui saluran diplomatik mengenai pelanggaran wilayah tersebut," ungkapnya.
Di samping itu, Indonesia juga meminta agar operasi Australia yang menyebabkan terjadinya insiden pelanggaran wilayah kedua negara tersebut dihentikan hingga adanya klarifikasi resmi dan jaminan bahwa pelanggaran keutuhan wilayah dan kedaulatan Indonesia tidak terulang kembali.
Seperti diketahui sebelumnya, Menteri Imigrasi Australia Scott Morrison menuturkan dirinya mendapatkan pemberitahuan hari Rabu 15 Januari 2014 mengenai kapal yang bertugas melakukan penjagaan perbatasan masuk ke dalam wilayah perairan Indonesia dalam beberapa kesempatan.
Dia menjelaskan, hal tersebut disebabkan karena kesalahan navigasi dan melanggar kebijakan pemerintah Australia sendiri. Ditambahkan juga Kepala Staf Angkatan Laut Australia Admiral Griggs telah menelepon KSAL Indonesia hari Kamis sore untuk memberikan penjelasan.
Baca berita:
Kembangkan daerah perbatasan perlu kemauan pemerintah
Langgar wilayah RI, Australia minta maaf
(kri)
