Pemicu konflik sosial versi Sutarman
Selasa, 07 Januari 2014 - 17:45 WIB
Pemicu konflik sosial versi Sutarman
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Sutarman mengatakan, semua Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) di Indonesia sudah memetakan daerah rawan konflik sosial, menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2014.
"Selain itu, intimidasi lain juga sudah kita petakan dan sudah dipetakan oleh para Kapolda, langkah antisipasi melalui kegiatan preventif, cipta kondisi, kegiatan preventif dan penegakan hukum, apabila ada pelanggaran hukum," kata Sutarman di PTIK Polri, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2014).
Sutarman menambahkan, black campaign (kampanye hitam) menjelang Pemilu 2014, diprediksi akan terjadi. Sehingga black campaign akan menjadi faktor terjadinya bentrokan antar partai peserta pemilu.
"Saya kira pasti ada masalah seperti ini (black campaign). Kerawanan adanya money politic juga, yang memengaruhi seseorang untuk memilih partai politik atau orang tertentu dengan uang," paparnya.
Untuk itu, Sutarman menegaskan, hal tersebut sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Polri untuk mengamankan jalannya Pemilu 2014, agar berlangsung aman.
"Mungkin ada penolakan dari peserta pemilu, tentu ini akan menimbulkan kerawanan baik dari aspek yuridis dan kerawanan sosial lainnya. Kerawanan ini menjadi tanggung jawab Polri untuk pengamanan," pungkasnya.
"Selain itu, intimidasi lain juga sudah kita petakan dan sudah dipetakan oleh para Kapolda, langkah antisipasi melalui kegiatan preventif, cipta kondisi, kegiatan preventif dan penegakan hukum, apabila ada pelanggaran hukum," kata Sutarman di PTIK Polri, Jalan Tirtayasa, Jakarta Selatan, Selasa (7/1/2014).
Sutarman menambahkan, black campaign (kampanye hitam) menjelang Pemilu 2014, diprediksi akan terjadi. Sehingga black campaign akan menjadi faktor terjadinya bentrokan antar partai peserta pemilu.
"Saya kira pasti ada masalah seperti ini (black campaign). Kerawanan adanya money politic juga, yang memengaruhi seseorang untuk memilih partai politik atau orang tertentu dengan uang," paparnya.
Untuk itu, Sutarman menegaskan, hal tersebut sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Polri untuk mengamankan jalannya Pemilu 2014, agar berlangsung aman.
"Mungkin ada penolakan dari peserta pemilu, tentu ini akan menimbulkan kerawanan baik dari aspek yuridis dan kerawanan sosial lainnya. Kerawanan ini menjadi tanggung jawab Polri untuk pengamanan," pungkasnya.
(maf)
