Catatan 2013

MESKI tidak disebut tahun politik, gejolak dan kontroversi yang mewarnai sepanjang tahun 2013 diyakini tidak kalah seru dengan tahun politik 2014. Beberapa hari lagi tahun 2013 akan segera berakhir. Deretan kejadian dan peristiwa penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah tercatat dalam tinta sejarah perjalanan Era Reformasi.

Ada pelajaran baik dan pelajaran buruk yang terjadi pada tahun 2013. Catatan cerah dan catatan kelam hendaknya bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, segenap komponen bangsa, terutama para penyelenggara negara, agar perjalanan mengarungi tahun 2014 lebih bisa lebih baik.

Terus terang masih banyak pihak yang pesimis menatap 2014. Terutama terkait dengan belum jelas suksesi kepemimpinan nasional setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengakhiri masa jabatannya tahun depan.

Belum ada sosok kuat yang diperkirakan terpilih menjadi pemimpin dengan dukungan suara meyakinkan. Nama-nama yang sudah muncul ke permukaan memiliki kekuatan rata-rata baik popularitas dan elektabilitas yang hampir sama.

Apa yang terjadi pada tahun 2014 sulit ditebak, akan penuh kejutan politik. Demikian perkiraan sejumlah pengamat. Situasi ekonomi global juga sedang mengalami pergeseran yang sedikit-banyak memengaruhi strategi pemerintahan baru nanti.

Apa catatan paling menonjol tahun 2013? Selain gencarnya upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal yang paling mengemuka adalah pertentangan antarlembaga negara terkait sejumlah kasus penting.

Konflik antarlembaga ini berjalin berkelindan dengan rivalitas tokoh-tokoh politik yang kebetulan menduduki posisi strategis di sejumlah lembaga negara baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Kita masih ingat perdebatan pelik antara Mahkamah Konstitusi (MK), Istana, dan DPR pascapenangkapan Akil Mochtar dalam kasus suap Pilkada Gunung Mas dan Lebak. Perppu MK yang diajukan Presiden bisa disepakati melalui voting setelah melewati perdebatan pelik di ruang publik.

“Perang terbuka” antara KPK dan parpol maupun KPK dan DPR pun kerap terjadi. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tak bisa lepas begitu saja dari rivalitas politik. Elite politik saling memengaruhi untuk memenangkan pertarungan menjelang 2014.

Hampir semua lembaga negara sudah dimasuki KPK mulai dari DPR/MPR/DPRD, kabinet, MA, MK, hingga pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota). Hampir tidak ada lembaga-lembaga negara yang tidak tersentuh oleh KPK.

Satu sisi ini keberhasilan semangat reformasi yang luar biasa yang patut kita syukuri. Artinya tidak ada ampun lagi bagi koruptor, tidak peduli mereka orang nomor satu di lembaga negara mana pun, jika terbukti korup, akan disidik.

Tapi di sisi lain, nuansa politis di balik keberhasilan ini yang harus segera ditepis KPK. Termasuk tudingan tebang pilih menjadi pekerjaan rumah (PR) besar bagi KPK pada tahun 2014.

Pemberantasan korupsi juga menimbulkan komplikasi hukum yang harus segera dipecahkan oleh pranata hukum kita sehingga kasus Bupati Gunung Mas terpilih Hambit Bintih yang tidak bisa dilantik karena sedang tersangkut kasus hukum jelas penyelesainya.

Karena kekosongan aturan, ihwal semacam ini bisa menjadi konflik antarlembaga yang menyita energi. Demikian halnya dengan situasi di MK setelah tangkap tangan Akil Mochtar yang sempat menuai ketegangan hukum dan politik. Problem ketatanegaraan yang kerap muncul juga tidak lepas dari sikap ego sektoral maupun ego kelembagaan yang berlebihan. Ada nuansa jiwa korsa yang tidak pada tempatnya.

Situasi semakin gaduh karena lembaga kepresidenan dan DPR yang diharapkan mampu menjadi penengah ternyata lemah dan justru terseret dalam kegaduhan itu sendiri. Secuil catatan 2013 ini hendaknya bisa menjadi pelajaran bagi kita semua.

Semestinya tidak semua lembaga terbawa arus atau mau diseret arus pusaran konflik politik itu. Tapi harus pandai-pandai menahan diri demi mengembalikan prioritas penanganan masalah substansial untuk kemajuan bangsa