KPU luncurkan Silog untuk Pemilu 2014

Selasa, 24 Desember 2013 - 14:28 WIB
KPU luncurkan Silog...
KPU luncurkan Silog untuk Pemilu 2014
A A A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara resmi telah meluncurkan (launching) sistem informasi logistik (Silog) untuk kebutuhan pengadaan logistik Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.

Dalam hal itu, KPU juga menggandeng kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), dan Badan Informasi Geospasial (GIB).

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, adanya Silog akan menunjang kinerja KPU dalam mengelola data dan informasi penyebaran logistik secara tepat dan akurat.

Bahkan, dengan Silog, proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi logistik bisa berjalan seimbang. Husni mengaku, Silog adalah sistem baru yang dimiliki KPU.

"Kita ingin pastikan, pengelolaan logistik Pemilu 2014 secara jumlah harus tepat, mutunya harus tepat, tujuannya harus tepat, sasarannya harus tepat dan harganya harus tepat. Itu bisa didukung dengan data dan informasi yang akurat," jelas Husni, saat pengenalan Silog, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (24/12/2013).

Selain itu, lanjutnya, Silog tersebut akan terintegrasi dengan website informasi data KPU. Di situ, kata Husni, masyarakat langsung bisa mengakses proses penyebaran logistik ke masing-masing daerah.

Adapun yang menjadi kebutuhan logistik seperti kertas surat suara berdasar jumlah DPT yang sudah ditetapkan, plus dua persen. Serta kebutuhan lainnya seperti kebutuhan tinta, segel, formulir, kotak suara, plus jalur distribusi logistiknya.

Dalam teknisnya, untuk mengoptimalkan pola penyebaran logistik, KPU mengaku telah membentuk tim satuan tugas logistik pemilu yang tersebar diseluruh kabupaten/kota. Mereka yang nantinya bertanggung jawab dalam mengunggah data logistik pemilu untuk bisa dilihat oleh publik.

"Saya berharap pengelolaan Silog di KPU provinsi, kabupaten atau kota, senantiasa di-update baik menyangkut data-datanya, maupun informasi lainnya. Sehingga datanya terus menunjukkan progres dan perkembangan yang dibutuhkan dalam proses evaluasi dan kebijakan selanjutnya," tutup Husni.

Ironi, 38,8% pemilih DKI anggap politik uang pantas
(maf)
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
berita/ rendering in 0.0710 seconds (0.1#10.140)