Rano diminta jadi whistle blower, ini tanggapan PDIP
Minggu, 22 Desember 2013 - 12:13 WIB
Rano diminta jadi whistle blower, ini tanggapan PDIP
A
A
A
Sindonews.com - Permintaan sejumlah kalangan yang mengharapkan Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, bisa menjadi whistle blower (peniup pluit) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan Gubernur Banten, Ratu Atut Chosiyah, ditanggapi oleh Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning.
"Rano kan baru bergabung sama Atut. Lebih tahu yang lain lah. Dalam hal ini hati-hatilah," ujar Ribka Tjiptaning disela-sela acara Peringatan Hari Ibu, di GOR Otista, Jalan Otto Iskandardinata Raya, Jakarta Timur, Minggu (22/12/2013).
Seperti diberitakan SINDOnews sebelumnya, Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, semestinya bisa jadi whistle blower (peniup pluit) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Hal itu diungkapkan Aktivis antikorupsi, Dahnil Anzar. Kata dia, sebagai wakil dari kepala daerah pria yang akrab disapa Si Doel itu seharusnya bisa melakukan hal tersebut.
"Padahal selama ini dia punya otoritas kekuataan untuk menjadi whistler blower. Tapi tidak dilakukan. Artinya dia miskin komitmen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Banten, mendorong transparansi dan akuntabilitas," katanya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 21 Desember 2013.
Baca juga: Ribka Tjiptaning minta Rano Karno 'disentil'
"Rano kan baru bergabung sama Atut. Lebih tahu yang lain lah. Dalam hal ini hati-hatilah," ujar Ribka Tjiptaning disela-sela acara Peringatan Hari Ibu, di GOR Otista, Jalan Otto Iskandardinata Raya, Jakarta Timur, Minggu (22/12/2013).
Seperti diberitakan SINDOnews sebelumnya, Wakil Gubernur Banten, Rano Karno, semestinya bisa jadi whistle blower (peniup pluit) dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah.
Hal itu diungkapkan Aktivis antikorupsi, Dahnil Anzar. Kata dia, sebagai wakil dari kepala daerah pria yang akrab disapa Si Doel itu seharusnya bisa melakukan hal tersebut.
"Padahal selama ini dia punya otoritas kekuataan untuk menjadi whistler blower. Tapi tidak dilakukan. Artinya dia miskin komitmen untuk mendorong kesejahteraan masyarakat Banten, mendorong transparansi dan akuntabilitas," katanya di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu 21 Desember 2013.
Baca juga: Ribka Tjiptaning minta Rano Karno 'disentil'
(rsa)
