Istana bantah Ani Yudhoyono campuri urusan kabinet
Senin, 16 Desember 2013 - 17:00 WIB
Istana bantah Ani Yudhoyono campuri urusan kabinet
A
A
A
Sindonews.com - Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah kabar yang dihembuskan The Australian, menyangkut Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono atas bocoran Wikileaks, yang menyebutkan bahwa Ibu Negara Ani Yudhoyono memiliki posisi penting dalam pengambilan keputusan di Pemerintah Indonesia.
"Saya pastikan bahwa tidak benar sama sekali, kalau dispekulasikan bahwa Ibu Negara terlibat atau setidaknya mencampuri urusan, hal-hal yang sifatnya kebijakan-kebijakan strategis," ujar Julian, di kantornya kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2013).
Julian menegaskan, bahwa kebijakan strategis negara diputuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Hal yang saya ketahui, presiden selalu memikirkan secara mendalam untuk rumusan kebijakan beliau, dengan dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet. Dan ini juga melibatkan peran dari anggota dewan penasihat presiden," kata Julian.
Seperti diketahui sebelumnya, berita tentang penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan lingkaran dekatnya oleh intelijen Australia terus bergulir.
Terkini, media Australia membeber alasan intelijen di negeri Kanguru itu menyadap telepon Ibu Negara Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono, pada 2009 silam atau ketika SBY hendak memasuki periode kedua masa kepresidenannya.
Keputusan lembaga telik sandi Australia, Defence Signal Directorate (DSD) untuk menyadap Bu Ani, karena didasari pada posisinya sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap SBY dan dianggap tengah menyiapkan kursi kekuasaan untuk putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono.
Rencana penyadapan terhadap Bu Ani pada 2009 itu sudah disiapkan dua tahun sebelumnya, yakni pada 2007.
Klik di sini untuk berita terkait.
"Saya pastikan bahwa tidak benar sama sekali, kalau dispekulasikan bahwa Ibu Negara terlibat atau setidaknya mencampuri urusan, hal-hal yang sifatnya kebijakan-kebijakan strategis," ujar Julian, di kantornya kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (16/12/2013).
Julian menegaskan, bahwa kebijakan strategis negara diputuskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Hal yang saya ketahui, presiden selalu memikirkan secara mendalam untuk rumusan kebijakan beliau, dengan dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet. Dan ini juga melibatkan peran dari anggota dewan penasihat presiden," kata Julian.
Seperti diketahui sebelumnya, berita tentang penyadapan terhadap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan lingkaran dekatnya oleh intelijen Australia terus bergulir.
Terkini, media Australia membeber alasan intelijen di negeri Kanguru itu menyadap telepon Ibu Negara Kristiani Herawati alias Ani Yudhoyono, pada 2009 silam atau ketika SBY hendak memasuki periode kedua masa kepresidenannya.
Keputusan lembaga telik sandi Australia, Defence Signal Directorate (DSD) untuk menyadap Bu Ani, karena didasari pada posisinya sebagai orang yang paling berpengaruh terhadap SBY dan dianggap tengah menyiapkan kursi kekuasaan untuk putra sulungnya, Agus Harimurti Yudhoyono.
Rencana penyadapan terhadap Bu Ani pada 2009 itu sudah disiapkan dua tahun sebelumnya, yakni pada 2007.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
