SBY dukung langkah KPK tangkap jaksa di NTB
Senin, 16 Desember 2013 - 14:58 WIB
SBY dukung langkah KPK tangkap jaksa di NTB
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendukung langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menangkap seorang jaksa di Kejaksaan Negeri Praya, Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT), kemarin.
"Presiden dalam posisi ini tentu mendukung apa yang dilakukan oleh KPK," ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di kantornya kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2013).
Karena, kata Julian, siapapun tanpa kecuali, berkedudukan sama di hadapan hukum. "Jadi, tentu ini sesuatu yang perlu pembuktian, tidak bisa ditolerir dan tetap harus diproses secara hukum," kata Julian.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menegaskan, bahwa oknum jaksa yang mereka amankan saat OTT berasal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, oknum jaksa yang berhasil ditangkap berinisial SUB bersama dengan pengusaha.
Bambang juga menyampaikan, SUB diduga akan menerima suap dari LAR terkait pengurusan perkara pemalsuan dokumen sertifikat tanah, di wilayah Lombok Tengah yang tengah ditangani.
Klik di sini untuk berita terkait.
"Presiden dalam posisi ini tentu mendukung apa yang dilakukan oleh KPK," ujar Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, di kantornya kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2013).
Karena, kata Julian, siapapun tanpa kecuali, berkedudukan sama di hadapan hukum. "Jadi, tentu ini sesuatu yang perlu pembuktian, tidak bisa ditolerir dan tetap harus diproses secara hukum," kata Julian.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK menegaskan, bahwa oknum jaksa yang mereka amankan saat OTT berasal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Praya, Nusa Tenggara Barat (NTB).
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, oknum jaksa yang berhasil ditangkap berinisial SUB bersama dengan pengusaha.
Bambang juga menyampaikan, SUB diduga akan menerima suap dari LAR terkait pengurusan perkara pemalsuan dokumen sertifikat tanah, di wilayah Lombok Tengah yang tengah ditangani.
Klik di sini untuk berita terkait.
(stb)
