Forum Pemred sampaikan 8 poin komitmen Jakarta ke SBY

Sindonews.com - Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) telah menggelar Kongres Kebangsaan pada di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta. Kongres yang digelar sejak 10 Desember 2013 kemarin hingga hari ini, menghasilkan delapan poin kesepakatan yang dinamakan komitmen Jakarta.

Delapan poin komitmen Jakarta itu dibacakan Ketua Forum Pemimpin Redaksi (Pemred) Nurjaman Mochtar di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta, Rabu (11/12/2013).

Berikut delapan komitmen Jakarta tersebut :

1. Kami bersepakat untuk memperkokoh kembali rumah besar negara bangsa Indonesia sebagai rumah kebahagiaan bagi semua dengan memperkuat pancasila sebagai fondasinya.

2. Kami bersepakat bahwa perjuangan politik diabadikan untuk membentuk pemerintah negara yang dapat melindungi, menyejahterakan dan mencerdaskan segenap bangsa dan seluruh wilayah Indonesia, serta menjaga kemerdekaan, perdamaian dan keadilan dalam hubungan Internasional.

3. Kami bersepakat bahwa untuk menkonsolidasikan demokrasi berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional dipandang perlu untuk melakukan konsolidasi terhadap konstitusi negara, termasuk amandemen kelima konstitusi dan proses peninjauan peraturan perundangan.

4. Kami bersepakat untuk perlunya penyempurnaan lembaga perwakilan dan pemerintahan melalui penataan kembali sistem kepartaian, sistem pemilu dan sistem perwakilan, termasuk fungsi DPD yang dapat mengembangkan partisipasi dan keterwakilan yang lebih luas, lebih bermutu, lebih inklusif, tanpa biaya yang mahal.

5. Kami bersepakat atas perlunya penataan kembali otonomi daerah dalam suatu koneksi integrasi nasional untuk meningkatkan partisipasi, pelayanan oublik dan kesejahteraan sosial, dengan mencegah tumpang tindih kewenangan, pemborosan, pengurasan Sumber Daya Alam dan korupsi.

6. Kami bersepakat atas perlunya memulihkan wibawa hukum dan keadaban publik melalui pemilihan aparat penegak hukum dan mahkamah yuridis yang bersih dan kompeten, penegakan etika penyelenggara negara melalui mahkamah etika, serta ppenguatan budaya demokrasi dan demokrasi berkebudayaan.

7. Kami bersepakat atas pentingnya keberadaan haluan negara mengenai arah utama kebijakan pembangunan jangka panjang, yang disusun dengan melibatkan segenap lembaga perwakilan dan pemangku kepentingan, guna menjamin gerak pembangunan yang lebih terencana, terpadu dan berkesinambungan.

8. Kami bersepakat untuk meminta MPR agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menindaklanjuti berbagai kesepakatan yang muncul dalam kongres kebangsaan ini.

SBY lebih pilih Forum Pemred ketimbang Forum Menlu