Ragu pakai anggaran, gubernur diminta konsultasi ke BPKP
Selasa, 10 Desember 2013 - 19:12 WIB
Ragu pakai anggaran, gubernur diminta konsultasi ke BPKP
A
A
A
Sindonews.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) meminta kepada seluruh gubernur, untuk berkonsultasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menggunakan anggaran.
Hal demikian dikatakannya, jika Gubernur merasa ragu dalam menggunakan anggaran tersebut. "Jika ada keragu-raguan, maka segera cari solusinya, lakukan konsultasi dengan BPKP," kata Presiden SBY saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga dan para Gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12/2013).
Selain itu, dia juga menyampaikan beberapa pesan kepada para gubernur. Pertama, para gubernur diminta agar sesegera mungkin mengagendakan acara penyerahan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah masing-masing.
Kedua, meningkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan porsi yang lebih besar dialokasikan untuk belanja yang lebih produktif, seperti belanja infrastruktur. "Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang, khususnya belanja perjalanan dinas," ucapnya.
Ketiga, meningkatkan kompetensi segenap aparatur pengelola keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. "Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan akan mendapatkan predikat audit yang terbaik," ucapnya.
Pejabat pemda gamang tunaikan tugas karena takut korupsi
Hal demikian dikatakannya, jika Gubernur merasa ragu dalam menggunakan anggaran tersebut. "Jika ada keragu-raguan, maka segera cari solusinya, lakukan konsultasi dengan BPKP," kata Presiden SBY saat acara penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2014 kepada para Menteri/Pimpinan Lembaga dan para Gubernur di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (10/12/2013).
Selain itu, dia juga menyampaikan beberapa pesan kepada para gubernur. Pertama, para gubernur diminta agar sesegera mungkin mengagendakan acara penyerahan DIPA kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di wilayah masing-masing.
Kedua, meningkatkan kualitas belanja APBD dengan memastikan porsi yang lebih besar dialokasikan untuk belanja yang lebih produktif, seperti belanja infrastruktur. "Melakukan efisiensi terhadap belanja operasional, seperti belanja pegawai dan belanja barang, khususnya belanja perjalanan dinas," ucapnya.
Ketiga, meningkatkan kompetensi segenap aparatur pengelola keuangan daerah sehingga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. "Dengan demikian laporan keuangan pemerintah daerah diharapkan akan mendapatkan predikat audit yang terbaik," ucapnya.
Pejabat pemda gamang tunaikan tugas karena takut korupsi
(maf)
