Perppu MK ada dissenting opinion partai koalisi
Selasa, 10 Desember 2013 - 15:52 WIB
Perppu MK ada dissenting opinion partai koalisi
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah mengklaim terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Mahkamah Konstitusi (MK) telah mendapat dukungan dari partai koalisi pemerintah yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan (Setgab).
Namun dukungan itu tak selamanya bakal mulus, sebab masih ada partai yang disinyalir berbeda pendapat atau dissenting opinion, bahkan cenderung menolak Perppu tersebut.
Menurut Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, pihaknya tak bisa meramal komitmen dukungan dari partai koalisi itu bakal bisa bertahan. Karena situasi politik bisa saja merubah komitmen Setgab.
"Saya tidak bisa meramalkan apa yang terjadi, tetapi berpegang pada komitmen yang saya dapatkan sebelum Perppu itu ditandatangani ada sikap yang konsisten," kata Amir usai rapat kerja untuk prolegnas, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Sejumlah partai yang menunjuk gelagat menolak adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menanggapi hal itu, lanjut Amir, pihaknya menghargai sikap PKS jika akhirnya menarik mundur dari dukungan pemerintah soal penerbitan Perppu itu. Ia mengaku sepenuhnya tergantung kepada PKS. "Saya tetap harus menghargai. Kalau mereka memiliki sikap berbeda, saya hargai," ujarnya.
Sementara itu, disinggung soal dukungan komisi III yang masuk dalam Setgab, apakah tetap mendukung atau menolak? Amir mempersilakan DPR mengkajinya. "Saya kembalikan kepada mereka. Saya tidak dalam posisi mengajari," tukasnya.
Adapun rencana pertemuan lanjutan Setgab untuk membahas komitmen Perppu tersebut, Amir tak bisa menjadwalkan secara pasti. Hanya saja, pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan ketua umum partai koalisi untuk membahas itu.
"Kalau diperlukan, tetapi kecenderungannya mereka punya kesibukan-kesibukan yang sangat penting," imbuhnya.
Perppu MK, pemohon disarankan perbaiki permohonan
Namun dukungan itu tak selamanya bakal mulus, sebab masih ada partai yang disinyalir berbeda pendapat atau dissenting opinion, bahkan cenderung menolak Perppu tersebut.
Menurut Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin, pihaknya tak bisa meramal komitmen dukungan dari partai koalisi itu bakal bisa bertahan. Karena situasi politik bisa saja merubah komitmen Setgab.
"Saya tidak bisa meramalkan apa yang terjadi, tetapi berpegang pada komitmen yang saya dapatkan sebelum Perppu itu ditandatangani ada sikap yang konsisten," kata Amir usai rapat kerja untuk prolegnas, di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (10/12/2013).
Sejumlah partai yang menunjuk gelagat menolak adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Menanggapi hal itu, lanjut Amir, pihaknya menghargai sikap PKS jika akhirnya menarik mundur dari dukungan pemerintah soal penerbitan Perppu itu. Ia mengaku sepenuhnya tergantung kepada PKS. "Saya tetap harus menghargai. Kalau mereka memiliki sikap berbeda, saya hargai," ujarnya.
Sementara itu, disinggung soal dukungan komisi III yang masuk dalam Setgab, apakah tetap mendukung atau menolak? Amir mempersilakan DPR mengkajinya. "Saya kembalikan kepada mereka. Saya tidak dalam posisi mengajari," tukasnya.
Adapun rencana pertemuan lanjutan Setgab untuk membahas komitmen Perppu tersebut, Amir tak bisa menjadwalkan secara pasti. Hanya saja, pihaknya mengaku telah berkomunikasi dengan ketua umum partai koalisi untuk membahas itu.
"Kalau diperlukan, tetapi kecenderungannya mereka punya kesibukan-kesibukan yang sangat penting," imbuhnya.
Perppu MK, pemohon disarankan perbaiki permohonan
(lal)
