Gaji tinggi tak jamin orang tidak korupsi
Senin, 09 Desember 2013 - 17:33 WIB
Gaji tinggi tak jamin orang tidak korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Korupsi di Indonesia sudah merajalela dan sudah banyak koruptor yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebut saja mantan Kepala SKK Migas, Rudi Rubiandini yang saat ini mendekam di penjara KPK.
Padahal gaji Rudi sebagai Kepala SKK Migas cukup besar dan sekaligus Rudi juga merupakan Komisaris Bank Mandiri. Namun demikian, besarnya gaji tidak menjamin orang tidak akan korupsi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ki Agus Badaruddin mengatakan, secara empirik gaji tidak menentukan orang akan korupsi atau tidak. Namun, kemungkinan orang yang bersih adalah adalah orang yang sudah hidup layak.
Awal pembentukan KPK, dia bercerita dulu dia mengusulkan agar gaji KPK 18 kali gaji PNS. Rencana tersebut banyak dicibir orang, karena doktor saja di Indonesia hanya digaji empat juta rupiah. Tingginya gaji KPK, Agus berharap, agar penangkap koruptor tersebut bisa hidup layak.
"Waktu itu kami mengusulkan gaji KPK 18 kali dari PNS. Ketika saya ketemu teman-teman di Bappenas saya dianggap tidak mengerti dan memaksakan kehendak dan saya dibilang kelewatan," ucapnya dalam acara diskusi Pekan Anti Korupsi 2013 di Istora, Jakarta, Senin (9/12/2013).
Namun menurut Agus, tingginya gaji KPK bukanlah hal yang luar biasa. Tingginya gaji KPK bisa saja terjadi karena rendahnya gaji pegawai, maka jika dibandingkan gaji KPK dan pegawai akan terjadi ketimpangan yang tinggi.
"Kemudian saya bilang 'Bapak bodoh apa tidak jujur (doktor gaji Rp4 juta). Dari situ kita gaji akhirnya remunerasi tingkat nasional. KPK yang memulai 18 kali," jelasnya.
Saat ini, Agus mengakui, gaji Kemenkeu cukup tinggi karena telah remunerasi terlebih dahulu. Proses remunerasi masih terus berlangsung dan menyasar instansi maupun kementerian lainnya. "Gaji kita di Kemenkeu memang paling tinggi," tutupnya.
Padahal gaji Rudi sebagai Kepala SKK Migas cukup besar dan sekaligus Rudi juga merupakan Komisaris Bank Mandiri. Namun demikian, besarnya gaji tidak menjamin orang tidak akan korupsi.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ki Agus Badaruddin mengatakan, secara empirik gaji tidak menentukan orang akan korupsi atau tidak. Namun, kemungkinan orang yang bersih adalah adalah orang yang sudah hidup layak.
Awal pembentukan KPK, dia bercerita dulu dia mengusulkan agar gaji KPK 18 kali gaji PNS. Rencana tersebut banyak dicibir orang, karena doktor saja di Indonesia hanya digaji empat juta rupiah. Tingginya gaji KPK, Agus berharap, agar penangkap koruptor tersebut bisa hidup layak.
"Waktu itu kami mengusulkan gaji KPK 18 kali dari PNS. Ketika saya ketemu teman-teman di Bappenas saya dianggap tidak mengerti dan memaksakan kehendak dan saya dibilang kelewatan," ucapnya dalam acara diskusi Pekan Anti Korupsi 2013 di Istora, Jakarta, Senin (9/12/2013).
Namun menurut Agus, tingginya gaji KPK bukanlah hal yang luar biasa. Tingginya gaji KPK bisa saja terjadi karena rendahnya gaji pegawai, maka jika dibandingkan gaji KPK dan pegawai akan terjadi ketimpangan yang tinggi.
"Kemudian saya bilang 'Bapak bodoh apa tidak jujur (doktor gaji Rp4 juta). Dari situ kita gaji akhirnya remunerasi tingkat nasional. KPK yang memulai 18 kali," jelasnya.
Saat ini, Agus mengakui, gaji Kemenkeu cukup tinggi karena telah remunerasi terlebih dahulu. Proses remunerasi masih terus berlangsung dan menyasar instansi maupun kementerian lainnya. "Gaji kita di Kemenkeu memang paling tinggi," tutupnya.
(maf)
