Pemanggilan Boediono panggung politik jelang Pemilu 2014
Jum'at, 06 Desember 2013 - 06:45 WIB
Pemanggilan Boediono panggung politik jelang Pemilu 2014
A
A
A
Sindonews.com - Menurut Pakar Hukum dari Universitas Trisaksi, Abdul Fickar Hadjar, rencana pemanggilan Wakil Presiden (Wapres) Boediono oleh tim pengawas (Timwas) masalah Bank Century DPR RI pada 18 Desember mendatang, bermuatan politis.
Rencana pemanggilan mantan Gubernur Bank Indonesia itu dianggapnya sebagai ajang para politikus senayan mencari simpati masyarakat menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.
"Sangat politis. Kalau menurut saya itu sangat politis. Ini pertunjukan menjelang hajat besar Pemilu 2014, pemanasan," ujar Abdul kepada Sindonews, Jumat (6/12/2013).
Sebab, kata dia, proses politik di DPR sudah selesai dengan keputusan menyerahkan masalah ini kepada lembaga penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau menurut saya, sudah tak etis. DPR itu sudah menyerahkan ke proses hukum. Biarlah di proses hukum," ucapnya.
Terlebih, ujar dia, sesuai keputusan paripurna DPR RI, Timwas Century hanya bertugas mengawasi para penegak hukum. "Timwas itu mengawasi jalannya proses hukum itu. Bukan manggil-manggilin orang. Orang itu sudah jadi ranahnya proses hukum. Proses politiknya sudah selesai," kata dia.
Seperti diketahui, Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century (Timwas Century) berencana memanggil Wakil Presiden (Wapres) Boediono untuk mengklarifikasi beberapa pernyataannya tentang pemberian dana talangan untuk Bank Century.
Anggota Timwas Century DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Wapres Boediono harus menjelaskan kepada publik tentang dua pernyataan berbeda yang Boediono ucapkan sehubungan dengan Bank Century.
Pada pernyataan pertama kali di Pansus Century, kata dia, Boediono mengatakan bahwa Bank Century itu dibailout. "Tetapi kemudian ia mengatakan Bank Century itu diambil alih. Itu kan dua hal yang sangat jauh berbeda," ujarnya.
Selain itu, pernyataan Boediono yang perlu diklarifikasi menurutnya adalah, bahwa penyelamatan Bank Century melalui pemberian dana talangan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia.
"Nah kalau dikaitkan dengan keterangan dari Pak Jusuf Kalla, dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada kegentingan ekonomi yang memaksa untuk mengeluarkan dana talangan untuk Bank Century. Dan pada saat itu Pak JK pelaksana tugas kepresidenan karena Pak SBY sedang berada di luar negeri," tuturnya.
Baca berita:
Enggan penuhi panggilan DPR, Boediono tak kesatria
Rencana pemanggilan mantan Gubernur Bank Indonesia itu dianggapnya sebagai ajang para politikus senayan mencari simpati masyarakat menuju Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 mendatang.
"Sangat politis. Kalau menurut saya itu sangat politis. Ini pertunjukan menjelang hajat besar Pemilu 2014, pemanasan," ujar Abdul kepada Sindonews, Jumat (6/12/2013).
Sebab, kata dia, proses politik di DPR sudah selesai dengan keputusan menyerahkan masalah ini kepada lembaga penegak hukum, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Kalau menurut saya, sudah tak etis. DPR itu sudah menyerahkan ke proses hukum. Biarlah di proses hukum," ucapnya.
Terlebih, ujar dia, sesuai keputusan paripurna DPR RI, Timwas Century hanya bertugas mengawasi para penegak hukum. "Timwas itu mengawasi jalannya proses hukum itu. Bukan manggil-manggilin orang. Orang itu sudah jadi ranahnya proses hukum. Proses politiknya sudah selesai," kata dia.
Seperti diketahui, Tim Pengawas DPR untuk Kasus Bank Century (Timwas Century) berencana memanggil Wakil Presiden (Wapres) Boediono untuk mengklarifikasi beberapa pernyataannya tentang pemberian dana talangan untuk Bank Century.
Anggota Timwas Century DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa Wapres Boediono harus menjelaskan kepada publik tentang dua pernyataan berbeda yang Boediono ucapkan sehubungan dengan Bank Century.
Pada pernyataan pertama kali di Pansus Century, kata dia, Boediono mengatakan bahwa Bank Century itu dibailout. "Tetapi kemudian ia mengatakan Bank Century itu diambil alih. Itu kan dua hal yang sangat jauh berbeda," ujarnya.
Selain itu, pernyataan Boediono yang perlu diklarifikasi menurutnya adalah, bahwa penyelamatan Bank Century melalui pemberian dana talangan untuk menyelamatkan perekonomian Indonesia.
"Nah kalau dikaitkan dengan keterangan dari Pak Jusuf Kalla, dikatakan bahwa sebenarnya tidak ada kegentingan ekonomi yang memaksa untuk mengeluarkan dana talangan untuk Bank Century. Dan pada saat itu Pak JK pelaksana tugas kepresidenan karena Pak SBY sedang berada di luar negeri," tuturnya.
Baca berita:
Enggan penuhi panggilan DPR, Boediono tak kesatria
(kri)
