JK: Penyadapan yang dilakukan Australia ilegal

Jum'at, 22 November 2013 - 14:12 WIB
JK: Penyadapan yang...
JK: Penyadapan yang dilakukan Australia ilegal
A A A
Sindonews.com - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menilai, penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dan Amerika Serikat (AS) sangat keterlaluan dan tidak dapat dimaafkan.

Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) ini menegaskan, terlebih yang disadap adalah Kepala Pemerintahan Pusat yakni, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kita harus minta penjelasan dan memprotesnya dengan keras, apalagi yang di sana (disadap) Kepala Negara, Wakil Presiden, Ibu Presiden, kan kelewatan," tegas Kalla di Gudang 007, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (22/11/2013).

Menurut Kalla, tindakan penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dan AS adalah sebuah tindakan yang masuk dalam status ilegal. "Itu suatu tindakan yang salah dan ilegal serta tidak etis untuk negara sahabat," pungkasnya.

Untuk itu, Kalla meminta kepada Presiden SBY, untuk memprotes Pemerintah Australia dan AS tersebut dan mengklarifikasi apa yang dilakukan atas tindakan sadapnya.

Berita terkait:
Pemerintah diminta tak lakukan pembicaraan penting di telepon.
(maf)
Berita Terkait
RUU Penyadapan Diusulkan...
RUU Penyadapan Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
KY Usulkan Penyadapan...
KY Usulkan Penyadapan Mandiri untuk Mengawasi Kinerja Hakim
Gagas Usulan RUU Penyadapan,...
Gagas Usulan RUU Penyadapan, Komisi III: Harus Berbasis HAM
Macron Minta Penjelasan...
Macron Minta Penjelasan PM Israel Soal Spyware Pegasus
1.460 Penyadapan Dilakukan...
1.460 Penyadapan Dilakukan KPK Sepanjang Tahun 2022
KPK Ungkap Ada Sosok...
KPK Ungkap Ada Sosok yang Disadap pada Kasus Harun Masiku
Berita Terkini
Aliansi Kebangsaan Serukan...
Aliansi Kebangsaan Serukan Indonesia Berdamai dengan Alam Hadapi Krisis Iklim
Prabowo Ungkap Indonesia...
Prabowo Ungkap Indonesia Segera Punya Motor Listrik Nasional, Siap Diluncurkan dalam Hitungan Minggu
BGN Nunggak ke Pihak...
BGN Nunggak ke Pihak Ketiga Rp1,6 Triliun pada 2025, Ada untuk EO hingga Jasa Konsultan
AI Ubah Cara Mengelola...
AI Ubah Cara Mengelola Proyek, Kompetensi Project Manager Tetap Jadi Kunci Kepemimpinan
Prabowo Apresiasi Panen...
Prabowo Apresiasi Panen Raya Inisiasi TNI Serentak di 43 Titik Seluruh Indonesia
Secret Service hingga...
Secret Service hingga FBI Dilibatkan Uji Keaslian Dolar Sitaan Kasus Febrie Adriansyah, Ini Alasannya
Infografis
34 PTS yang Masuk THE...
34 PTS yang Masuk THE Sustainability Impact Ratings 2026
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved