Keputusan SBY soal penyadapan dinilai kurang 'nendang'
Rabu, 20 November 2013 - 19:36 WIB
Keputusan SBY soal penyadapan dinilai kurang 'nendang'
A
A
A
Sindonews.com - Keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang menghentikan sementara tiga kerja sama bilateral dengan Australia dinilai masih kurang.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari. Menurutnya, pemutusan tiga kerja sama itu, belum cukup untuk memberikan sikap keras terhadap Australia.
"Penghentian sementara kerja sama dalam tiga bidang tersebut, kurang menggigit atau tidak 'nendang'," katanya saat dihubungi wartawan, Rabu (20/11/2013).
Alasannya, kata dia, hal itu masih bersifat sementara. Semestinya bila belum memiliki keputusan tetap, sebaiknya seluruh kerja sama dengan Australia dihentikan. "Jika sifatnya sementara, ya semuanya saja sekalian. Toh cuma sementara," tegasnya.
Sementara itu, apakah Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia harus dipulangkan. Dia menjawab. "Selama hubungan diplomatik tidak diutik-utik, Dubes Australia ya tidak boleh dipulangin," tuntasnya.
Baca juga Indonesia putuskan kerja sama dengan Australia.
Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Hajriyanto Y Thohari. Menurutnya, pemutusan tiga kerja sama itu, belum cukup untuk memberikan sikap keras terhadap Australia.
"Penghentian sementara kerja sama dalam tiga bidang tersebut, kurang menggigit atau tidak 'nendang'," katanya saat dihubungi wartawan, Rabu (20/11/2013).
Alasannya, kata dia, hal itu masih bersifat sementara. Semestinya bila belum memiliki keputusan tetap, sebaiknya seluruh kerja sama dengan Australia dihentikan. "Jika sifatnya sementara, ya semuanya saja sekalian. Toh cuma sementara," tegasnya.
Sementara itu, apakah Duta Besar (Dubes) Australia untuk Indonesia harus dipulangkan. Dia menjawab. "Selama hubungan diplomatik tidak diutik-utik, Dubes Australia ya tidak boleh dipulangin," tuntasnya.
Baca juga Indonesia putuskan kerja sama dengan Australia.
(stb)
