Pengamat yakin Polri bebas dari sadapan

Sindonews.com - Pengamat Kepolisian Bambang Widodo Umar meyakini, secara institusi Polri telah bebas dari penyadapan asing, khususnya Pemerintah Amerika Serikat (AS) dan Australia yang belakangan menyadap semua petinggi di Indonesia.

"Kalau secara instansi, pasti tidak (disadap) lah," kata Bambang saat dihubungi Sindonews, Rabu (20/11/2013).

Bambang juga meyakini, Korps Bhayangkara tersebut sudah berkoordinasi dengan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk menanggulangi penyadapan-penyadapan yang dilakukan oleh Pemerintahan Asing.

"Polri ini kan nanti ada di bawah BIN, pasti sudah koordinasi soal penyadapan itu di institusinya," paparnya.

Selain itu, Bambang menegaskan, BIN dan Polri akan membentuk counter terhadap penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah asing tersebut. "Counternya nanti itu dalam bentuk sebuah gerakan untuk menyerang balik (Pemerintah Asing)," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya diberitakan Radio Australia, materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009. Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia.

Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY. Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.

Berita terkait:
Kicau Anas soal PM Australia tolak minta maaf.