Tjahjo: Prinsip thousand friends zero enemy terlalu naif

Sindonews.com - Meski sudah melayangkan protes terkait penyadapan, Perdana Menteri Australia Tonny Abbott tetap bersikukuh negaranya tidak mau meminta maaf kepada pemerintah Indonesia. Inikah tandanya kita harus memutus hubungan bilateral dengan negeri Kanguru itu?

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo mengatakan, aksi penyadapan Australia ini merupakan akibat dari prinsip politik luar negeri pemerintah yang mengusung "thousand friends zero enemy" yang naif utopis.

"Padahal seharusnya, pemerintah lebih realistis dan menyadari bahwa karakter hubungan internasional secara universal memang lebih realis ketimbang idealis utopis," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Rabu (20/11/2013).

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, politik luar negeri dan politik pertahanan-keamanan memang seharusnya mengedepankan prinsip realisme politik yang berbasiskan kepentingan nasional. Karena itu, apapun dilakukan oleh suatu negara demi membela kepentingan nasional.

"Prinsip yang biasa dipraktikkan oleh negara manapun di dunia dengan pemimpin-pemimpinnya yang rasional, dari dulu sampai sekarang, dan tidak akan pernah berubah," tandasnya.

Karena itu, kata dia, kasus penyadapan ini harus menyadarkan pemerintah dan jajaran diplomasinya untuk lebih realistis terhadap hubungan internasional modern. "Ketimbang mengedepankan politik luar negeri thousand friend zero enemy yang hanya lips service," pungkasnya.

Seperti diketahui sebelumnya diberitakan Radio Australia, materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009. Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia.

Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY. Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.

Sebagai bentuk protes, pemerintah sudah memanggil Dubes RI di Canberra terkait dengan penyadapan yang dilakukan oleh pihak Australia, terhadap telepon seluler Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sejumlah pejabat penting Indonesia lainnya.

Baca berita:
Pernyataan PM Australia ditanggapi sinis oleh Istana