PDIP apresiasi penarikan Dubes Indonesia dari Australia
Rabu, 20 November 2013 - 06:12 WIB
PDIP apresiasi penarikan Dubes Indonesia dari Australia
A
A
A
Sindonews.com - Sebagai bentuk protes terhadap penyadapan yang dilakukan Australia, pemerintah Indonesia memanggil pulang duta besarnya yang ada di negeri Kanguru ke tanah air. Sudah cukup keraskah respon yang ditunjukkan pemerintah?
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo menilai, langkah awal yang dilakukan pemerintah dengan menarik dubesnya dari Australia sudah tepat.
"Saya kira langkah maju pemerintah RI memanggil pulang Dubes RI dan Konjen kita di Australia, kemudian pemerintah RI seharusnya juga menyuruh pulang dulu Dubes Australia di Indonesia," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Rabu (20/11/2013).
Ia menilai, pemerintah Indonesia harusnya meminta klarifikasi resmi kepada pemerintah Australia terkait dengan kebenaran atau tidaknya penyadapan tersebut.
"Setelah semua jelas, clean and clear, baru Dubes RI diminta kembali. Demikian pula, sebaliknya Dubes Australia untuk Indonesia," tandasnya.
Seperti diketahui sebelumnya diberitakan Radio Australia, materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009. Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia.
Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY. Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.
Baca berita:
Pernyataan PM Australia ditanggapi sinis oleh Istana
Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Tjahjo Kumolo menilai, langkah awal yang dilakukan pemerintah dengan menarik dubesnya dari Australia sudah tepat.
"Saya kira langkah maju pemerintah RI memanggil pulang Dubes RI dan Konjen kita di Australia, kemudian pemerintah RI seharusnya juga menyuruh pulang dulu Dubes Australia di Indonesia," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Rabu (20/11/2013).
Ia menilai, pemerintah Indonesia harusnya meminta klarifikasi resmi kepada pemerintah Australia terkait dengan kebenaran atau tidaknya penyadapan tersebut.
"Setelah semua jelas, clean and clear, baru Dubes RI diminta kembali. Demikian pula, sebaliknya Dubes Australia untuk Indonesia," tandasnya.
Seperti diketahui sebelumnya diberitakan Radio Australia, materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009. Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia.
Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY. Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.
Baca berita:
Pernyataan PM Australia ditanggapi sinis oleh Istana
(kri)
