Ikut disadap, JK minta Indonesia bersikap tegas

Selasa, 19 November 2013 - 22:08 WIB
Ikut disadap, JK minta...
Ikut disadap, JK minta Indonesia bersikap tegas
A A A
Sindonews.com - Disebut sebagai salah satu orang yang disadap oleh Pemerintah Australia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mendesak pemerintah Indonesia tegas melakukan tindakan terhadap penyadapan yang dilakukan Australia tersebut.

JK menganggap apa yang dilakukan pemerintah Australia adalah ilegal. "Pertama itu kan ilegal, kedua tidak etis. Sebagai negara sahabat ya, masa sahabat melakukan penyadapan begitu," protesnya saat ditemui seusai seminar internasional di Puspitek, Serpong, Kota Tangsel, Selasa (19/11/2013).

Dalam hal ini, JK berharap pemerintah harus bertindak tegas dengan cara memprotes. Kemudian, meminta penjelasan dari pemerintah Australia, apa maksud dari penyadapan tersebut.

"Mintalah penjelasan, hal itu bisa dilakukan dengan cara diplomasi. Lakukanlah," ujarnya.

Untuk diketahui, beberapa nama pebesar dan pejabat Indonesia disadap Australia, hingga saat ini belum diketahui motif penyadapan yang dilakukan negara kanguru ini.

RI minta Australia selesaikan masalah penyadapan
(lal)
Berita Terkait
RUU Penyadapan Diusulkan...
RUU Penyadapan Diusulkan Masuk Prolegnas Prioritas 2026
KY Usulkan Penyadapan...
KY Usulkan Penyadapan Mandiri untuk Mengawasi Kinerja Hakim
Gagas Usulan RUU Penyadapan,...
Gagas Usulan RUU Penyadapan, Komisi III: Harus Berbasis HAM
Macron Minta Penjelasan...
Macron Minta Penjelasan PM Israel Soal Spyware Pegasus
1.460 Penyadapan Dilakukan...
1.460 Penyadapan Dilakukan KPK Sepanjang Tahun 2022
KPK Ungkap Ada Sosok...
KPK Ungkap Ada Sosok yang Disadap pada Kasus Harun Masiku
Berita Terkini
TB Hasanuddin Kritik...
TB Hasanuddin Kritik Pelibatan Komcad dalam Pengamanan Demo Mahasiswa: Berpotensi Picu Konflik Horizontal
PDIP Sebut Demonstrasi...
PDIP Sebut Demonstrasi Mahasiswa Alarm untuk Pemerintah
Prabowo dan Steinmeier...
Prabowo dan Steinmeier Bertemu di Istana Pagi Ini, Perkuat Bilateral IndonesiaJerman
Pakar Hukum: Pernyataan...
Pakar Hukum: Pernyataan Mahfud MD Soal UU Polri Abaikan KPRP Membingungkan
Mengapa Ekonomi Solid,...
Mengapa Ekonomi Solid, Namun Sosial-Politik Mulai Gelisah?
Jumhur Dorong Penanaman...
Jumhur Dorong Penanaman Bambu untuk Serap Emisi dan Tingkatkan Penghasilan Warga
Infografis
5 Presiden Indonesia...
5 Presiden Indonesia yang Paling Sering Reshuffle Kabinet
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved