Manuver Menko Polhukam soal penyadapan
Selasa, 19 November 2013 - 13:25 WIB
Manuver Menko Polhukam soal penyadapan
A
A
A
Sindonews.com - Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Djoko Suyanto mengambil sejumlah langkah, menyusul penyadapan yang dilakukan otoritas intelijen Australia terhadap sejumlah pejabat Indonesia termasuk Ibu Negara Ani Bambang Yudhoyono.
"Kemenko Polhukam melalui Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) akan menghubungi Menlu Australia Julie Bishop menyampaikan, bahwa isu penyadapan adalah hal yang akan membawa dampak tidak baik terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia," kata Djoko Suyanto dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (19/11/2013).
Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Australia harus menjelaskan kepada Indonesia terkait penyadapan itu. "Kita meminta Australia menyampaikan official and public explanation dan berkomitmen tidak akan mengulang hal tersebut," tegasnya.
Terkait hal tersebut, kata dia Kemenlu akan memanggil Duta Besar (Dubes) RI di Canberra ke Jakarta untuk konsultasi. Selain itu, perlunya mengkaji kerja sama pertukaran informasi antar pemerintah RI dan Australia.
Menurutnya, hal itu juga termasuk penugasan pejabat Australia di Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Jakarta. "Kita review seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerja sama lainnya dengan Australia," pungkasnya.
Berita terkait:
Biar tak terulang, Australia harus diberi efek jera.
"Kemenko Polhukam melalui Kemenlu (Kementerian Luar Negeri) akan menghubungi Menlu Australia Julie Bishop menyampaikan, bahwa isu penyadapan adalah hal yang akan membawa dampak tidak baik terhadap hubungan bilateral Indonesia dan Australia," kata Djoko Suyanto dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Selasa (19/11/2013).
Selain itu, lanjutnya, Pemerintah Australia harus menjelaskan kepada Indonesia terkait penyadapan itu. "Kita meminta Australia menyampaikan official and public explanation dan berkomitmen tidak akan mengulang hal tersebut," tegasnya.
Terkait hal tersebut, kata dia Kemenlu akan memanggil Duta Besar (Dubes) RI di Canberra ke Jakarta untuk konsultasi. Selain itu, perlunya mengkaji kerja sama pertukaran informasi antar pemerintah RI dan Australia.
Menurutnya, hal itu juga termasuk penugasan pejabat Australia di Kedutaan Besar (Kedubes) Australia di Jakarta. "Kita review seluruh kerja sama pertukaran informasi dan kerja sama lainnya dengan Australia," pungkasnya.
Berita terkait:
Biar tak terulang, Australia harus diberi efek jera.
(maf)
