Soal penyadapan, pemerintah diminta punya sikap politik
Senin, 18 November 2013 - 16:33 WIB
Soal penyadapan, pemerintah diminta punya sikap politik
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Indonesia diharapkan memiliki sikap politik terkait dugaan penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo. Dirinya mencontohkan sikap mantan Presiden Soekarno saat keluar dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).
"Saya kira wajar jika negara beri warning kepada Amerika dan Australia. Tapi, perlu ada sikap politik dari Indonesia. Seperti Bung Karno yang ambil sikap keluar dari PBB," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Tjahjo mengakui kalau penyadapan merupakan hal biasa meski setiap negara memiliki hubungan yang baik. "Terlepas hubungan kerja sama antara negara secara bilateral dan multilateral dan perjanjian antar negara, yang namanya penyadapan menurut saya itu umum."
"Antar suam-isteri saja bisa saling sadap, apalagi antar negara yang strategis. Masalah penyadapan itu yang sah-sah saja, apakah ini akan ganggu hubungan kerja sama antar negara, tergantung darimana (melihatnya)," terangnya.
Kabar penyadapan kembali ramai setelah agen mata-mata Australia berusaha untuk menguping saluran telepon dari Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono beserta pejabat lainnya.
Mata-mata negara tetangga itu, juga menargetkan penyadapan terhadap istri SBY, Ani Yudhoyono dan para menteri senior Indonesia. Demikian bocoran dokumen dari whistleblower NSA, Edward Snowden yang dilansir Australian Broadcasting Corporation dan The Guardian, kemarin.
Baca berita:
Soal penyadapan, pemerintah tak fokus urus keamanan nasional
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo. Dirinya mencontohkan sikap mantan Presiden Soekarno saat keluar dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB).
"Saya kira wajar jika negara beri warning kepada Amerika dan Australia. Tapi, perlu ada sikap politik dari Indonesia. Seperti Bung Karno yang ambil sikap keluar dari PBB," katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Tjahjo mengakui kalau penyadapan merupakan hal biasa meski setiap negara memiliki hubungan yang baik. "Terlepas hubungan kerja sama antara negara secara bilateral dan multilateral dan perjanjian antar negara, yang namanya penyadapan menurut saya itu umum."
"Antar suam-isteri saja bisa saling sadap, apalagi antar negara yang strategis. Masalah penyadapan itu yang sah-sah saja, apakah ini akan ganggu hubungan kerja sama antar negara, tergantung darimana (melihatnya)," terangnya.
Kabar penyadapan kembali ramai setelah agen mata-mata Australia berusaha untuk menguping saluran telepon dari Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wapres Boediono beserta pejabat lainnya.
Mata-mata negara tetangga itu, juga menargetkan penyadapan terhadap istri SBY, Ani Yudhoyono dan para menteri senior Indonesia. Demikian bocoran dokumen dari whistleblower NSA, Edward Snowden yang dilansir Australian Broadcasting Corporation dan The Guardian, kemarin.
Baca berita:
Soal penyadapan, pemerintah tak fokus urus keamanan nasional
(kri)
