Soal penyadapan, JK minta pemerintah jangan diam
Soal penyadapan, JK minta pemerintah jangan diam
A
A
A
Sindonews.com - Mantan Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK), angkat bicara mengenai dugaan praktik penyadapan telepon miliknya dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009 oleh intelijen Australia.
"Harus kita protes, pemerintah harus protes (Kalau benar)," ujar Jusuf Kalla (JK) di Kantor Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Tak hanya itu, dia juga menilai jika kabar demikian benar, Australia telah melanggar etika internasional.
"Berati kalau itu benar tidak berandai-andai berarti Australia menyadap presiden dan wakil presiden. Itu kan artinya melanggar etika internasional kan," kata Ketua Umum PMI ini.
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa teleponnya digunakan untuk berbagai keperluan. "Wah, telepon saya ini buat perintah ini, untuk itu. Apa saja dipakai," katanya.
Dirinya pun tak mengira bahwa ikut dikabarkan menjdi salah satu pejabat yang disadap. "Itu sambungan saja, ini kan suatu masalah yang baru timbul. Saya kira presiden saja disadap, ternyata saya juga disadap."
"Kalau itu benar saya disadap bukan pribadi. Tentunya pemerintah harus protes," sambungnya.
Seperti diketahui sebelumnya diberitakan Radio Australia, materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009. Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia.
Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY. Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.
Baca berita:
Soal penyadapan, Indonesia akan lawan Amerika & Australia
"Harus kita protes, pemerintah harus protes (Kalau benar)," ujar Jusuf Kalla (JK) di Kantor Pusat Palang Merah Indonesia (PMI), jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (18/11/2013).
Tak hanya itu, dia juga menilai jika kabar demikian benar, Australia telah melanggar etika internasional.
"Berati kalau itu benar tidak berandai-andai berarti Australia menyadap presiden dan wakil presiden. Itu kan artinya melanggar etika internasional kan," kata Ketua Umum PMI ini.
Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa teleponnya digunakan untuk berbagai keperluan. "Wah, telepon saya ini buat perintah ini, untuk itu. Apa saja dipakai," katanya.
Dirinya pun tak mengira bahwa ikut dikabarkan menjdi salah satu pejabat yang disadap. "Itu sambungan saja, ini kan suatu masalah yang baru timbul. Saya kira presiden saja disadap, ternyata saya juga disadap."
"Kalau itu benar saya disadap bukan pribadi. Tentunya pemerintah harus protes," sambungnya.
Seperti diketahui sebelumnya diberitakan Radio Australia, materi intelijen yang dibocorkan Edward Snowden mengungkap Australia ternyata menyadap pembicaraan telepon Presiden SBY dan sejumlah pejabat lainnya di tahun 2009. Data itu juga menunjukkan jenis-jenis telepon pejabat Indonesia yang disadap Australia.
Penyadapan juga ditujukan bagi pejabat dan orang dekat SBY. Mereka adalah istri SBY, Ani Yudhoyono, Wapres Boediono, mantan Wapres Jusuf Kalla, Jubir Presiden Dino Patti Djalal dan Andi Mallarangeng, Mensesneg Hatta Rajasa, Menko Ekuin Sri Mulyani, Menko Polhukam Widodo AS, dan Menteri BUMN Sofyan Djalil.
Baca berita:
Soal penyadapan, Indonesia akan lawan Amerika & Australia
(kri)
Explore More